Realisasi Gratispol Pendidikan Tembus Rp421 Miliar, Pemprov Kaltim Kejar Target 124 Ribu Mahasiswa

Divisi.id – Program pendidikan gratis milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berjalan sepanjang 2026. Hingga Mei tahun ini, anggaran yang telah disalurkan melalui program Gratispol Pendidikan mencapai Rp421 miliar dan telah dinikmati puluhan ribu mahasiswa, baik yang kuliah di dalam maupun luar daerah.

Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, menyebut total penerima bantuan saat ini mencapai 88.493 mahasiswa. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyaluran bantuan pada tahun 2025 dan 2026.

“Total keseluruhan penerima Gratispol sampai sekarang sudah 88.493 mahasiswa dengan anggaran yang telah tersalurkan sebesar Rp421 miliar,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pada 2025 lalu bantuan telah diterima 24.890 mahasiswa dengan nilai anggaran sekitar Rp133 miliar. Sedangkan sepanjang 2026, jumlah penerima yang bantuannya sudah cair mencapai 63.603 mahasiswa dengan nilai Rp288 miliar.

Meski realisasi terus berjalan, angka tersebut masih berada di bawah target besar Pemprov Kaltim tahun ini. Pemerintah menargetkan sebanyak 124.045 mahasiswa dapat menerima bantuan Gratispol Pendidikan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp1,3 triliun.

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Kembali Salurkan Uang Saku untuk Jamaah Haji 2026

Besarnya anggaran yang disiapkan disebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur. Namun demikian, persoalan validasi administrasi mahasiswa masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Pendaftaran Ditutup Akhir Juni

Pemprov Kaltim juga mengingatkan mahasiswa agar segera melengkapi data pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni 30 Juni 2026.

Menurut Dasmiah, mahasiswa yang status pengajuannya masih tertunda ataupun membutuhkan perbaikan diminta segera memperbarui data agar tidak kehilangan kesempatan menerima bantuan.

Baca Juga:

Unmul Jadi Tuan Rumah Forum Nasional Penguatan Pengawasan Lingkungan di IKN

“Kami hanya membuka sampai 30 Juni 2026. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan maupun pendaftaran baru,” tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa yang belum pernah mendaftar juga diminta segera menginput data agar pemerintah memiliki basis data penerima bantuan yang lebih lengkap dan akurat.

Tahap Final Gratispol Luar Daerah Diumumkan 18 Mei

Sementara itu, pengumuman penerima Gratispol untuk mahasiswa luar daerah dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei 2026. Tahap tersebut menjadi pengumuman terakhir sekaligus penutupan proses seleksi penerima bantuan luar daerah.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Pemprov menetapkan sejumlah syarat bagi mahasiswa luar daerah yang ingin lolos program tersebut. Selain harus memiliki IPK minimal 3,25, perguruan tinggi asal mahasiswa juga wajib berakreditasi unggul.

Tak hanya faktor akademik, sistem penilaian berdasarkan daerah asal mahasiswa juga diterapkan dalam proses seleksi afirmasi. Mahakam Ulu mendapat nilai tertinggi dengan skor 10, diikuti Kutai Barat dengan skor 9. Sedangkan Samarinda dan Balikpapan memperoleh skor lebih rendah.

Kondisi itu membuat mahasiswa yang berasal dari wilayah terpencil memiliki peluang lebih besar untuk lolos bantuan dibanding mahasiswa dari kota besar.

“Prioritas utama kami tetap pendidikan dalam daerah di 52 perguruan tinggi di Kaltim,” kata Dasmiah.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Refund UKT Jadi Sorotan

Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga menyoroti persoalan pengembalian uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa semester satu yang hingga kini disebut masih belum diterima sebagian mahasiswa.

Dasmiah menegaskan dana bantuan sebenarnya telah ditransfer pemerintah ke kampus-kampus di Kaltim sejak 1 Maret 2026. Karena itu, ia meminta perguruan tinggi segera menyalurkan pengembalian dana kepada mahasiswa yang berhak menerima refund.

“Jangan sampai ada kampus menahan uang mahasiswa sehingga menimbulkan kesalahpahaman seolah pemerintah belum menyalurkan bantuan, padahal dana sudah kami transfer sejak awal Maret,” tegasnya.

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan

Ia menjelaskan, pengembalian UKT hanya berlaku bagi mahasiswa semester 1 yang sebelumnya telah membayar kuliah sebelum program Gratispol diberlakukan. Sementara mahasiswa semester 3, 5, dan 7 tidak termasuk dalam skema pengembalian dana tersebut.

Pemprov juga membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang merasa belum menerima refund dari kampus masing-masing. Dalam waktu dekat, Biro Kesra bersama 52 perguruan tinggi di Kaltim akan menggelar rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Selain itu, mahasiswa semester 2 juga diwajibkan melakukan daftar ulang atau lapor diri agar status kepesertaan mereka dalam program Gratispol Pendidikan tetap aktif.

Baca Juga:

Disporapar Samarinda Yakin Borneo FC Jaga Marwah Daerah dan Raih Gelar Juara