Ketergantungan pada Pusat, DBH Sawit Samarinda Capai Rp127 Miliar dari Total Pendapatan Daerah

SAMARINDA, Divisi.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Kontribusi dari komoditas perkebunan tersebut tercatat mencapai sekitar Rp127 miliar dari total pendapatan daerah yang menembus Rp1,2 triliun, meskipun pengelolaannya masih sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Penganggaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Rachmat Hidayat, menyampaikan besaran DBH sawit sepenuhnya ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Karena ini sistemnya bagi hasil, jadi sangat tergantung pada pusat. Daerah menerima sesuai perhitungan yang sudah ditetapkan,” Ungkapnya. Selasa (14/04/2026).

Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan keberadaan perkebunan kelapa sawit di Samarinda tersebar di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Palaran serta sebagian kawasan Samarinda Utara.

Program DBH sawit sendiri mulai dijalankan sejak 2023 sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pendapatan daerah berbasis sumber daya alam. Namun, tren penerimaan DBH sawit dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun.

Baca Juga:

Komisi X DPR RI Dukung Peralihan Status Dosen ASN PPPK Menjadi PNS

“Kalau dilihat perkembangannya memang cenderung menurun. Bisa jadi karena harga sawit turun atau luas lahannya berubah,” Jelas Rachmat.

Dalam pemanfaatannya, Pemkot Samarinda mengalokasikan sekitar 80 persen dana DBH sawit untuk pembangunan infrastruktur, sementara 20 persen lainnya digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan. Anggaran infrastruktur sebagian besar dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, terutama untuk pembangunan dan peningkatan akses jalan guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Ke depannya, Rachmat menamabhakn Pemkot Samarinda berencana menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pengembangan sektor perkebunan.

“Fokus ke depan adalah mendukung sawit berkelanjutan, salah satunya melalui pembangunan jalan menuju area perkebunan. Namun memang, anggaran yang tersedia saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan,” Tutup Rachmat. (ADV)

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Kembali Salurkan Uang Saku untuk Jamaah Haji 2026