Agus Aras Dorong PPDB Lebih Baik Tahun Ini Tanpa Masalah Lama

Divisi.id – Di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Balikpapan menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan. Setiap tahun, keluhan soal keterbatasan ruang belajar di jenjang SMA dan SMK terus terdengar, terutama saat proses penerimaan siswa baru dimulai. Kekurangan ini tidak hanya membebani siswa dan orang tua, tapi juga menciptakan ketimpangan akses pendidikan.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan penambahan dua SMA baru dan perluasan SMK Negeri 5 Balikpapan. Ketua Komisi IV, H. Baba, menyatakan bahwa program ini telah masuk dalam agenda prioritas tahun ini demi menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keterbatasan sekolah iya, untuk khusus Balikpapan. Tapi untuk Balikpapan, dalam program tahun ini kita mengusulkan dua penambahan SMA baru beserta pengembangan untuk SMK 5 di Balikpapan,” jelas Agus Aras dalam sesi wawancara.

Menurutnya, lahan yang tersedia di SMK Negeri 5 sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan luas mencapai 16 hektare, lokasi ini dinilai strategis untuk pembangunan tambahan ruang belajar atau bahkan pendirian sekolah baru yang berdiri sendiri.

“Karena di Balikpapan kita ada 16 hektare di lokasi SMK 5, itu akan kita kembangkan penambahan rumbel atau bahkan kita menambah sekolah baru di situ,” lanjutnya.

Baca Juga:

Reses “Besempekat” H. Andi Faisal Assegaf Serap Aspirasi Warga Desa Olung

Kebutuhan penambahan ruang belajar ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan catatan Komisi IV, jumlah SMA negeri di Balikpapan saat ini hanya sembilan, sedangkan SMK sebanyak tujuh. Namun, satu di antaranya masih dalam tahap pembangunan sehingga daya tampung belum optimal.

“Jadi kita berhitung baru enam. Nah yang satunya masih ikut di SMK lain, SMK 6,” terangnya.

Situasi tersebut membuat PPDB di Balikpapan selalu menjadi sorotan setiap tahunnya. Orang tua siswa mengeluhkan minimnya pilihan sekolah negeri, terutama di kawasan dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan kecemasan dan ketimpangan sosial jika tidak segera ditanggulangi.

DPRD Kaltim menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Komisi IV telah mendorong pemerintah provinsi untuk merespons cepat dengan penganggaran dan perencanaan yang terarah.
“Anggap kita bilang Balikpapan dan Kutim ini dengan rumbel yang ada disediakan itu hampir sama. Tapi jumlah penduduk lebih besar Balikpapan,” tambahnya.

Baca Juga:

Samarinda Terapkan Skema WFO-WFH, Layanan Publik Tetap Berjalan Normal

Langkah ini sekaligus menjadi upaya konkret DPRD dalam mendorong pemerataan akses pendidikan yang layak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dengan kolaborasi lintas sektor, pembangunan sekolah baru di Balikpapan diharapkan segera terealisasi.

“Kita berharap ini bisa segera dimulai, agar anak-anak kita tidak lagi kekurangan ruang untuk belajar dan berkembang,” tutupnya.