Alat Berat Jadi Fokus Komisi II DPRD Kaltim dalam Tingkatkan PAD

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta lebih serius menggarap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor alat berat. DPRD Kaltim melalui Komisi II menyatakan bahwa pengawasan pajak alat berat masih belum berjalan optimal, padahal sektor ini menyimpan potensi besar bagi peningkatan keuangan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) guna memastikan bahwa pajak dari alat berat yang dimiliki perusahaan besar tidak luput dari pencatatan dan pembayaran yang semestinya.

“Kalau kami di Komisi II, secara otomatis tugas kami adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap optimal. Salah satunya adalah pengawasan pajak alat berat yang menurut kami masih belum maksimal,” ujar Guntur.

Ia menilai bahwa selama ini alat berat yang beroperasi di berbagai sektor, seperti pertambangan dan perkebunan, belum sepenuhnya masuk dalam sistem pengawasan yang efektif. Padahal, jumlah dan nilai alat berat yang digunakan perusahaan-perusahaan besar sangat signifikan.

“Nantinya, kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan kunjungan ke lapangan dan mengupayakan optimalisasi sektor tersebut,” tegas Guntur.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Guntur menyebut bahwa alat berat selama ini belum menjadi prioritas dalam strategi peningkatan PAD, meskipun kontribusinya bisa sangat besar. Oleh karena itu, ia mendorong agar dilakukan pendataan yang menyeluruh dan verifikasi langsung di lapangan.

“Beberapa sektor pendapatan lain sebenarnya sudah tercantum dan berjalan, tapi yang masih memerlukan perhatian adalah pendapatan dari alat berat,” tambahnya.

Guntur menyebut bahwa banyak perusahaan besar di Kaltim, termasuk Bayan Group, memiliki alat berat dalam jumlah besar, namun sejauh ini belum diketahui pasti berapa unit yang terdaftar dan membayar pajak.

“Kami di Komisi II akan menjalin kerja sama dengan Dispenda. Sekarang banyak perusahaan besar, seperti Bayan Group, yang memiliki alat berat dalam jumlah besar. Kami belum tahu pasti berapa unit yang mereka punya, tapi pajaknya besar sekali. Ini potensial untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Ia juga menekankan bahwa pemetaan dan pengawasan alat berat harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga verifikasi fisik langsung ke lokasi perusahaan.

Dengan koordinasi lintas instansi dan komitmen bersama, Guntur optimistis potensi dari sektor alat berat bisa diubah menjadi sumber pendapatan nyata bagi Kalimantan Timur, serta memperkuat fondasi fiskal untuk pembangunan daerah.