160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

DPRD Provinsi Kaltim

Kritik Pemerintah Sah, Tapi Jahidin Tegaskan Harus Ikuti Kode Etik Jurnalistik

Divisi.id – Isu penyebaran data pribadi dalam kritik terhadap pemerintah kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum serta etika dalam praktik jurnalistik. Menurutnya, meskipun wartawan dilindungi oleh undang-undang, perlindungan itu tidak bersifat mutlak. Jurnalis tetap wajib menjalankan profesinya dengan akurasi dan konfirmasi, […]

Kekhawatiran Salehuddin: Jangan Sampai KBM Terganggu karena Insentif Terlambat

Divisi.id – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terkait potensi terganggunya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) akibat keterlambatan pencairan insentif bagi guru. Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti persoalan ini sebelum menciptakan efek domino yang lebih besar. Menurutnya, dunia pendidikan membutuhkan suasana yang stabil dan kondusif, namun hal itu sulit tercapai jika kesejahteraan […]

DPRD Kaltim Kecam Penggunaan Jalan Negara oleh KPC tanpa Jalan Pengganti

Divisi.id – Komisi III DPRD Kalimantan Timur tengah menyoroti serius aktivitas PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang dinilai menyimpang dalam memanfaatkan jalan negara di wilayah Sangatta. Jalan penghubung strategis yang menghubungkan Berau–Kutai Timur hingga Samarinda itu digunakan sebagai jalur operasional perusahaan tanpa penggantian jalan alternatif yang layak. Anggota Komisi III, Jahidin, menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan […]

Beban Guru Meningkat, Rasio Ideal Diperlukan untuk Pendidikan Berkualitas

Divisi.id – Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni kekurangan jumlah tenaga pendidik yang ideal. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu mutu layanan pendidikan jika tidak segera direspons secara serius oleh pemerintah. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan bahwa kekurangan guru bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan proses […]

DPRD Kaltim Harap Revisi UU 23/2014, Desentralisasi Jadi Solusi

Divisi.id – Ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah dinilai telah menimbulkan kebuntuan dalam penanganan konflik-konflik di daerah, terutama dalam hal pertanahan dan perizinan perusahaan. Dorongan-dorongan akan perubahan regulasi pun terus digaungkan oleh para legislator daerah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menyampaikan bahwa apabila kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah, maka berbagai […]

DPRD Soroti Lambannya Progres Swasta di Proyek Spam Bontang-Kutim

Divisi.id – Pembangunan Spam Regional yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan air bersih di wilayah Bontang dan Kutai Timur kini memasuki tahap akhir. Namun, DPRD Kaltim menyoroti bahwa sebagian pekerjaan masih bergantung pada penyelesaian pihak swasta. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembangunan proyek tersebut. Kini tinggal […]

Didik Agung Keluhkan Lemahnya Peran Pengawasan DPRD di Daerah

Divisi.id – Minimnya kewenangan pengawasan yang dimiliki daerah menjadi keluhan serius dari anggota legislatif daerah. Dalam banyak kasus-kasus pertanahan, DPRD dan pemerintah provinsi hanya bisa menyaksikan berbagai pelanggaran di lapangan tanpa dapat mengambil tindakan tegas. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, dalam wawancara bersama awak media. Ia […]

DPRD Kaltim: Penanganan Banjir Samarinda Butuh Sinergi Semua Pihak

Divisi.id – Masalah banjir yang melanda beberapa wilayah di Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut secara efektif. Agus menegaskan bahwa curah hujan tinggi menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir, tidak hanya di Samarinda, tetapi […]

Sentralisasi Hambat Pengawasan Daerah, DPRD Kaltim Minta Evaluasi

Divisi.id – Sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinilai menjadi penghambat utama dalam penanganan berbagai persoalan di daerah. Salah satunya adalah konflik pertanahan dan sengketa izin perusahaan. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menilai bahwa pengalihan hampir seluruh kewenangan ke pemerintah pusat membuat daerah kesulitan dalam […]

Beasiswa Kaltim Tuntas Dapat Catatan BPK, DPRD Kaltim Desak Perbaikan

Divisi.id- Program pendidikan menjadi salah satu sektor yang terus mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur, khususnya menyangkut efektivitas realisasi dan pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah Beasiswa Kaltim Tuntas dan Program Gratis Pol, yang disebut-sebut masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan keprihatinannya atas catatan yang diberikan Badan Pemeriksa […]

Lihat Postingan Lainnya
930 x 180 AD PLACEMENT