Distribusi Pupuk Dinilai Tidak Merata, DPRD Kaltim Dorong Skema Berbasis Desa

Divisi.id – Masalah pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama petani di berbagai daerah. Kelangkaan di masa tanam, keterlambatan pasokan, hingga harga yang melampaui ketentuan kerap mengganggu produktivitas pertanian dan menambah beban biaya bagi petani.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menekankan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan stok, melainkan mekanisme penyaluran yang belum merata dan lemahnya pengawasan di tingkat bawah.

“Persoalan pupuk yang sering dikeluhkan petani itu lebih banyak soal distribusi, bukan soal stok. Karena itu perlu pendekatan baru agar penyaluran lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Guntur, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes memiliki potensi besar untuk dilibatkan sebagai mitra resmi distribusi pupuk bersubsidi. Kedekatan BUMDes dengan petani dinilai menjadi keunggulan utama dalam memastikan pasokan sampai ke desa dengan harga sesuai ketentuan.

“BUMDes adalah lembaga yang paling dekat dengan petani. Kalau dilibatkan secara resmi, pupuk bisa langsung sampai ke desa tanpa rantai distribusi yang panjang,” katanya.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah sentra pangan seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Timur masih kerap mengalami kekurangan pupuk saat musim tanam. Keluhan petani berkisar dari keterlambatan distribusi hingga jumlah pupuk yang tidak sesuai kebutuhan.

“Setiap kami turun ke lapangan, masalah pupuk hampir selalu muncul. Ini persoalan lama yang harus diselesaikan dengan cara yang lebih efektif,” ungkapnya.

Guntur menilai dominasi kios tertentu dalam distribusi pupuk turut mempersempit akses petani. Jarak kios yang jauh membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan, bahkan tidak jarang membeli pupuk dari pihak lain dengan harga lebih mahal.

“Kalau pupuk bisa langsung masuk desa lewat BUMDes, biaya tambahan petani bisa ditekan dan distribusi lebih adil,” jelasnya.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Selain memperlancar distribusi, pelibatan BUMDes juga dinilai memberi manfaat ekonomi bagi desa. Skema ini membuka peluang pendapatan asli desa sekaligus memperkuat pengawasan karena pemerintah desa dapat memantau langsung kebutuhan kelompok tani berdasarkan RDKK.

“Pengawasan dari desa jauh lebih efektif karena data petani dan kebutuhannya jelas, serta bisa diawasi oleh masyarakat,” tuturnya.

Komisi II DPRD Kaltim juga menilai penguatan peran BUMDes dapat menekan potensi penyimpangan, seperti penjualan pupuk bersubsidi ke pihak nonpetani atau ke luar daerah. Namun, Guntur mengingatkan bahwa penerapan skema ini harus dibarengi pendampingan yang serius.

“Pemerintah daerah harus mendampingi BUMDes, mulai dari perizinan, pengelolaan administrasi, sampai manajemen stok,” tegasnya.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman

Ia menambahkan, sinergi antara BUMDes dan kios pupuk yang sudah ada perlu dibangun agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan. Menurutnya, pembagian peran antara desa dan kecamatan justru akan membuat sistem lebih realistis dan terukur.

“Kita ingin kolaborasi, bukan saling menyingkirkan. BUMDes di desa, kios di tingkat kecamatan,” katanya.

Guntur menekankan bahwa kelancaran distribusi pupuk berkaitan langsung dengan target swasembada pangan Kalimantan Timur. Seluruh upaya peningkatan produksi pertanian dinilai akan sulit berhasil jika masalah pupuk terus berulang.

“Kalau pupuk masih bermasalah, target produksi sulit tercapai. Karena itu pembenahan distribusi harus menjadi kebijakan penting daerah,” pungkasnya.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda ke-4 di Paser, DPRD Kaltim Perkuat Ideologi Pancasila dari Desa