Dana Fiskal Kaltim Turun Sementara, Rebound Masih Mungkin

Divisi.id – Ketidakpastian fiskal menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelang tahun anggaran 2026. Penurunan proyeksi dana transfer dari pusat, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, sempat memicu kekhawatiran akan terganggunya pembangunan daerah.

Namun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menanggapi hal ini dengan sikap optimis. Ia menilai fluktuasi fiskal bukan hal baru dan menyakini bahwa Kalimantan Timur memiliki kapasitas untuk pulih melalui kekuatan sumber daya alam yang dimiliki.

“Itu sementara ya, sebenarnya belum merupakan hasil final. Saya kira tiap tahun kita mengalami perubahan-perubahan, tapi secepat itu juga biasanya ada informasi terbaru terkait pendapatan,” ujar Firnadi ketika ditanya soal proyeksi fiskal 2026.

Ia menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah tidak perlu panik, karena Kaltim selama ini dikenal sebagai provinsi dengan pendapatan signifikan dari sektor migas dan non-migas.

“Saya kira Kaltim tidak perlu terlalu khawatir, karena kita ini provinsi dengan penghasilan yang dari sumber migas dan non-migas yang cukup mumpuni ya, sehingga harapannya tentu ada rebound dalam proses perjalanan kita di 2026 kembali minimal ke angka 20,” jelasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Menurut Firnadi, kemampuan Kaltim untuk bangkit secara fiskal terletak pada kekuatan struktur ekonominya yang didukung oleh sektor strategis nasional.

Ia juga menyebut bahwa penyesuaian-penyesuaian dari pemerintah pusat terhadap besaran dana transfer biasanya terjadi secara dinamis, sehingga masih terbuka kemungkinan anggaran akan kembali meningkat.

Meski demikian, Firnadi mengingatkan agar pemerintah daerah tetap melakukan efisiensi dan menjaga keberlanjutan program prioritas sambil menunggu pembaruan data dari pusat.

“Kita harus tetap jalan dan bekerja dengan asumsi fiskal yang realistis. Tapi jangan sampai program prioritas terhenti karena kita terlalu pesimis,” katanya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Ia juga berharap agar perangkat daerah mampu merancang kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro dan fiskal.

Langkah antisipatif menurutnya lebih penting dibandingkan sekadar menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Dalam dinamika APBD, kita tidak bisa hanya bersandar pada transfer pusat. Harus ada strategi lain, termasuk optimalisasi PAD lewat Perusda dan investasi daerah,” tegas Firnadi.

DPRD Kaltim mendorong semua pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun fiskal 2026 dengan lebih matang dan adaptif.

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan