DPRD Ingatkan Pemda Jangan Lepas Tangan Soal Konservasi Pulau-Pulau

Divisi.id – Makmur HAPK, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan di Pulau Sangalaki. Ia menyampaikan keprihatinan atas lemahnya pengawasan terhadap habitat penyu yang menjadi ikon konservasi di wilayah Berau tersebut.

Menurutnya, tanggung jawab moral dan fungsional terhadap pulau-pulau seperti Sangalaki tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah, terutama kepala daerah, harus aktif memastikan kelestarian ekosistem yang ada.

“Untuk Pulau Sangalaki itu, bagaimana pun juga tanggung jawab moralnya pemerintah daerah. Sebenarnya Sangalaki yang harusnya dikuasai pusat itu terutama pengawasan penyunya. Supaya tetap terjaga kelestariannya. Tapi ternyata tidak seperti itu,” ujar Makmur.

Ia bahkan mengaku telah mencoba masuk ke kawasan pulau tersebut, dan mendapati kondisi lapangan yang membingungkan serta tidak terurus secara layak. Hal ini membuatnya khawatir konservasi penyu hanya jadi slogan tanpa tindakan nyata.

“Setelah saya lihat, kondisinya itu rancu. Nah hal ini seharusnya enggak boleh. Jadi kalau ia berbentuk suatu wilayah daratan, seharusnya biarlah kepala daerah setempat yang menguasai. Namun, kalau dari segi kelautan, ya silakan pemerintah pusat yang menguasai,” katanya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Makmur menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk tidak mengabaikan tanggung jawab mereka dalam melindungi kekayaan hayati, terutama bila lokasi berada dalam jangkauan wilayah administratifnya. Sikap acuh bisa berujung pada rusaknya ekosistem secara permanen.

“Tetapi menyangkut pulau-pulau, tidak bisa terlepas dari tangan-tangan pemerintah daerah. Saya ada kekhawatiran, nanti orang-orang kepala daerah berpikir sepintas lalu saja. Tidak mau repot-repot dalam mengelolanya dan dibiarkan saja,” tambahnya.

Ia juga memberi ilustrasi soal kegiatan masyarakat yang mengambil telur penyu tanpa kendali. Ini menurutnya menunjukkan lemahnya sistem perlindungan, baik dari segi pengawasan maupun kesadaran masyarakat.

“Penyuhnya juga tidur-tidur di sana kok. Begitu ada telur, dia lari ke bawah, ambillah telurnya. Tetapi pulau itu tetap suatu kesatuan dalam wilayah. Saya ada kekhawatiran kepala daerah berfikir pulau ini bukan wewenangnya dalam mengelola dan biar begitu saja,” jelas Makmur.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Makmur mendorong adanya aturan tegas dan penegasan ulang peran kepala daerah dalam pengelolaan dan pelestarian pulau-pulau konservasi seperti Sangalaki. Ia menilai kelalaian dalam hal ini dapat merusak ekosistem sekaligus melemahkan fungsi strategis pulau tersebut.

“Kalau pemerintah pusat merasa tidak ada perhatian, panggillah bupatinya. Itu wilayah. Apa gunanya ada organisasi pemerintah kalau tidak dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan” tutupnya.