DPRD Kaltim: Biaya dan Akses Jadi Hambatan Rata-Rata Sekolah Rendah

Divisi.id – Meskipun berbagai program pendidikan telah diluncurkan, Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltim yang masih berada di angka rendah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa salah satu akar persoalan dari rendahnya angka pendidikan di Kaltim adalah faktor biaya hidup yang tinggi. Bukan hanya soal biaya UKT, tetapi juga menyangkut akomodasi dan transportasi bagi pelajar dan mahasiswa dari daerah.

“Orang yang tidak sekolah itu salah satu faktornya karena living cost yang tinggi. Bukan hanya UKT saja, tapi akomodasi, transportasi, dan lainnya juga jadi beban besar,” ujarnya.

Karena itu, Darlis menilai bahwa program pembebasan UKT tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada intervensi lain yang bisa melengkapi, terutama dari sektor swasta yang memiliki peran besar melalui program CSR perusahaan.

“Kami minta perusahaan-perusahaan jangan sampai dobel anggaran UKT. APBD bisa cover UKT, sementara perusahaan bisa bantu biaya transportasi dan akomodasi,” tambahnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Menurut Darlis, pola pikir ini sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan bisa berperan sesuai kapasitasnya. Pemerintah fokus pada pembiayaan utama pendidikan, sementara pihak swasta membantu meringankan beban hidup pelajar dari daerah.

“Usia sekolah kita di Kaltim hanya 10,2 tahun. Artinya rata-rata masyarakat kita baru menyentuh kelas 1 SMA. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia meyakini bahwa dengan sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi, angka rata-rata lama sekolah bisa meningkat signifikan. Namun semua pihak harus konsisten menjalankan perannya dan menyadari pentingnya kolaborasi.

“InsyaAllah dengan UKT dibayarkan, seragam dan buku ditanggung pemprov, serta dukungan biaya hidup dari CSR, kita optimis usia sekolah masyarakat Kaltim akan meningkat,” pungkas Darlis.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data