DPRD Kaltim Desak Pemerintah Beri Perhatian untuk Sekolah Swasta

Divisi.id – Sekolah negeri di Kukar selalu menjadi pilihan utama para orang tua. Tapi di balik popularitasnya, ada efek samping yang semakin nyata dirasakan: sekolah swasta makin ditinggalkan. Bila dibiarkan, ketimpangan ini bisa berdampak sistemik terhadap keberlangsungan pendidikan secara menyeluruh.

Fenomena ini bukan sekadar soal selera masyarakat. Faktor ekonomi jelas jadi alasan utama. Sekolah negeri tidak memungut biaya, sementara sekolah swasta umumnya memiliki beban biaya lebih besar. Hal ini membuat masyarakat menengah ke bawah enggan mempertimbangkan alternatif selain negeri.

“Secara umum, memang ada kecenderungan dari orang tua dan anak-anak untuk lebih memilih sekolah negeri. Alasannya, karena biaya lebih murah dan fasilitas dianggap lebih lengkap.” ujar Sarkowi V Zahry, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur.

Kondisi ini diperparah dengan daya tampung sekolah negeri yang terbatas. Saat sekolah negeri tidak mampu menampung semua siswa, sebagian besar siswa akhirnya terlantar, meski sebenarnya sekolah swasta masih punya kapasitas.

Namun, bukan berarti sekolah swasta bisa langsung diisi begitu saja. Persepsi masyarakat terhadap kualitas dan pembiayaan sekolah swasta menjadi hambatan. Bahkan dalam beberapa kasus, siswa memilih tidak sekolah sama sekali karena tidak diterima di negeri dan tak mampu membayar swasta.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Kembali ke soal 703 siswa tadi, sebenarnya itu bisa ditampung oleh sekolah swasta. Tapi itu hanya jika kita bicara sekolah negeri saja. Kalau semua siswa ingin masuk sekolah negeri, sementara daya tampung terbatas, itu juga akan berdampak pada sekolah swasta” kata Sarkowi.

Dampak ketimpangan ini bisa meluas. Sekolah swasta bisa kehilangan siswa, lalu menutup kelas atau bahkan menutup operasional jika jumlah murid terus menyusut. Padahal, eksistensi sekolah swasta selama ini telah membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan secara luas.

Sarkowi menilai bahwa pemerintah perlu menyusun strategi penyeimbang. Salah satunya dengan memberi insentif atau dukungan operasional kepada sekolah swasta, terutama yang berada di wilayah strategis namun minim peminat karena kalah bersaing secara biaya dengan sekolah negeri.

“Kita tidak bisa menafikan bahwa sekolah swasta akan kehilangan siswa. Padahal itu bisa menjadi masalah baru jika dibiarkan,” tegasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Ketimpangan ini harus disikapi sebagai persoalan sistem, bukan sekadar persaingan antar sekolah. Pemerintah provinsi maupun kabupaten diminta lebih adil dalam menyusun kebijakan zonasi dan subsidi pendidikan agar semua lembaga bisa berkembang secara berkelanjutan.