DPRD Kaltim Dukung Konservasi Pulau Kakaban, Warga Lokal Harus Terlibat

Divisi.id – Pulau Kakaban di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana penataan ulang pengelolaan kawasan tersebut. Pulau yang terkenal dengan danau ubur-ubur langkanya itu dinilai perlu perlindungan khusus demi menjaga keseimbangan ekosistem yang selama ini menjadi daya tarik wisata dunia.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menyambut positif upaya pelestarian Pulau Kakaban dan mendorong agar pengelolaannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal.

“Saya baru mendengar kabar ini, tapi perlu diingat bahwa kewenangan kelautan memang berada di tingkat provinsi,” ujarnya menanggapi isu pengelolaan pulau konservasi.

Menurutnya, jika pengelolaan tersebut bertujuan untuk konservasi dan penghematan anggaran daerah, maka langkah itu justru bisa memperkuat pelestarian alam Kakaban yang kini rentan oleh aktivitas manusia.

“Kalau tujuan pengelolaan pulau itu untuk keamanan dan konservasi, saya rasa tidak masalah, apalagi kalau itu bisa mengurangi beban anggaran Berau.” ujarnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Ia menyoroti bahwa keberadaan manusia yang menetap di kawasan seperti Kakaban berisiko mengganggu keberlangsungan spesies endemik, termasuk ubur-ubur yang tak menyengat dan hanya hidup di beberapa tempat di dunia.

“Contohnya, ubur-ubur yang ada di danau Kakaban sempat menghilang. Padahal, jenis ubur-ubur ini adalah spesies langka yang tidak menyengat, dan hanya ada di beberapa tempat di dunia.” imbuhnya.

Syarifatul mengingatkan bahwa selain upaya teknis konservasi, kesadaran publik dan wisatawan juga harus ditingkatkan. Banyak wisatawan, terutama asing, belum memahami bahwa berinteraksi langsung dengan ubur-ubur bisa merusak habitatnya.

Ia menekankan bahwa masyarakat lokal Berau harus menjadi bagian dari upaya pelestarian. Mereka memiliki kearifan lokal dan pemahaman langsung tentang kondisi geografis dan karakteristik kawasan pesisir.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

“Kita harus jaga bersama, terutama bekerja sama dengan masyarakat lokal Berau. Merekalah yang paling tahu kondisi dan karakteristik wilayah tersebut.” tekannya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar program konservasi berbasis komunitas diperkuat. Pemerintah provinsi bisa menyalurkan anggaran khusus untuk pelibatan warga dalam pengawasan dan pemulihan ekosistem laut serta pesisir.

“Jika ada program-program baru untuk pelestarian, kami sangat berharap masyarakat lokal tetap dilibatkan dalam pelaksanaannya.” lanjutnya.

Dengan keterlibatan aktif warga lokal, konservasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan dan berakar dari bawah. Hal ini juga akan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga identitas ekologis daerah mereka.

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan