DPRD Kaltim Soroti Krisis Guru dan Tenaga Kesehatan di Daerah

Divisi.id – Krisis tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Sejumlah daerah melaporkan kekurangan guru dan tenaga medis, terutama akibat banyaknya yang telah memasuki masa pensiun.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tersebut. Menurutnya, persoalan ini bisa menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat jika tidak segera ditangani.

“Banyak sekali guru-guru kita yang mulai pensiun, dan juga tenaga kesehatan yang jumlahnya mulai berkurang. Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah,” ujar Damayanti.

Ia menambahkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi sia-sia jika tidak ditunjang dengan SDM yang mencukupi. Pemerintah dinilai perlu merancang strategi rekrutmen dan penempatan yang tepat sasaran.

“Kalau kita bicara tentang pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang baik, maka SDM-nya harus dipenuhi. Kalau tidak, percuma saja program-program itu,” katanya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Menurut Damayanti, kekurangan SDM ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan penduduk pesat. Pemerintah harus melakukan pemetaan ulang agar distribusi guru dan tenaga kesehatan lebih merata.

Ia pun meminta agar pengangkatan tenaga honorer menjadi perhatian dalam solusi jangka pendek, sembari merancang rekrutmen ASN baru secara berkelanjutan. Komisi IV, katanya, siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendorong agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Harus ada evaluasi dan perencanaan yang matang agar pelayanan publik tidak terganggu,” jelas Damayanti.

Dampak dari kekurangan tenaga ini menurutnya sudah mulai terlihat, mulai dari rasio murid-guru yang tak seimbang hingga minimnya petugas medis di fasilitas kesehatan tingkat dasar. Hal ini tentu mengancam kualitas pelayanan di dua sektor krusial tersebut.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Komisi IV juga mengusulkan agar Pemprov Kaltim lebih aktif berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam menyusun data kebutuhan riil tenaga kerja pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu, alokasi anggaran bisa lebih tepat dan efektif.

“Jangan sampai hak masyarakat atas pendidikan dan kesehatan terganggu hanya karena masalah distribusi tenaga kerja. Pemerintah harus hadir secara nyata,” pungkasnya.