DPRD Minta Sinergi Kesehatan Diperkuat Tekan Kematian Ibu di Kukar

Divisi.id – Tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan serius dari DPRD Kaltim. Permasalahan ini dinilai bukan hanya karena keterbatasan tenaga kesehatan, melainkan juga lemahnya edukasi serta kurangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penanganan kesehatan ibu.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan bahwa persoalan ini telah diakui oleh jajaran Dinas Kesehatan Kukar. Ia mengungkapkan bahwa secara statistik, Kukar termasuk penyumbang tertinggi kasus kematian ibu di Kaltim.

“Kalau dihitung-hitung kontainnya kan lebih besar daripada dalam kota-kota yang lain. Jadi memang pernah diakui oleh kawan-kawan Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Salehuddin menyebut, penyebab tingginya angka kematian ibu tidak semata-mata karena tidak adanya tenaga kesehatan. Bahkan, sebagian besar desa di Kukar telah memiliki perawat dan bidan. Namun, masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa bidan kampung.

“Padahal tenaga kesehatan itu ada perawat maupun bidannya, tapi dia tetap nyaman di bidan kampung. Akhirnya terjadi keguguran, dan meninggal. Bahkan bukan anaknya saja, ibunya pun meninggal,” katanya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Menurut Salehuddin, hal ini mencerminkan bahwa upaya edukasi kesehatan belum maksimal. Pemerintah memang telah berupaya, namun masyarakat belum sepenuhnya sadar pentingnya layanan kesehatan formal, terutama dalam situasi darurat seperti proses persalinan.

“Saya pikir mungkin proses edukasi yang penting ya banyak kasus yang sebenarnya pemerintah daerah sudah berupaya untuk memfasilitasi tenaga kesehatan. Tapi proses pendidikan kesehatannya yang belum masuk,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Koordinasi yang selama ini hanya sebatas pengumpulan data dinilai tidak cukup untuk menangani masalah yang kompleks.

“Proses koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten yang harusnya diubah. Tidak hanya proses koordinasi semacam mengambil data doang, monitoring, lalu selesai. Tapi tidak melihat secara utuh permasalahannya apa,” tegasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Ia berharap ke depan ada sinergitas yang lebih baik antarinstansi agar berbagai program kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

“Itu ke depan saya berharap bagaimana sinergitas Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten untuk bagaimana memaksimalkan tenaga kesehatan kita,” tutupnya.