Efek Samping Kebijakan Hemat, Sektor Hotel Kecil Tertekan

Divisi.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah beberapa waktu lalu mulai menunjukkan dampaknya. Salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan adalah industri perhotelan, terutama kelas menengah dan kecil di daerah.

Penurunan tingkat hunian hotel sejak pembatasan kegiatan instansi pemerintah di hotel menjadi bukti nyata bahwa kebijakan tersebut memukul roda ekonomi pelaku usaha jasa penginapan. Meski dimaksudkan untuk penghematan, nyatanya banyak sektor ikut terdampak.

“Saya kira, Kemendagri telah mengevaluasi bahwa kebijakan efisiensi sebelumnya ternyata berdampak pada okupansi hotel, terutama yang kecil dan menengah,” kata Sarkowi V Zahry, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

Setelah adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, kegiatan pemerintahan kini kembali diperbolehkan dilaksanakan di hotel. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha perhotelan untuk mulai bangkit.

Namun, tantangan baru muncul dari sisi anggaran. Banyak kegiatan yang sebelumnya direncanakan di hotel sudah terlanjur dipangkas anggarannya, sehingga tak bisa dieksekusi dengan skema awal.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Terkait anggaran pemerintah, memang ada yang sudah terlanjur diefisienkan dan tidak bisa digunakan lagi,” jelas Sarkowi.

Kondisi ini memaksa instansi pemerintah dan pihak hotel melakukan penyesuaian. Pihak hotel harus mampu menawarkan layanan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, tanpa menurunkan kualitas layanan secara signifikan.

Langkah ini disebut Sarkowi sebagai ranah bisnis yang harus dikelola secara cermat. Meski kebijakan pemerintah sudah jelas, implementasinya tetap harus dijawab oleh kemampuan adaptasi para pelaku usaha di lapangan.

“Yang penting, secara kebijakan sudah ada kejelasan dari Kemendagri bahwa acara di hotel kini kembali diperbolehkan,” tegasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

DPRD Kaltim berharap agar pemerintah provinsi juga memberikan panduan atau dukungan teknis kepada instansi dan pelaku usaha agar bisa saling menyesuaikan. Ini penting agar kegiatan bisa tetap berjalan dan ekonomi daerah pulih secara bertahap.

Kebijakan efisiensi seharusnya tetap disertai strategi mitigasi terhadap dampak ikutan. Tanpa langkah antisipatif, pelaku usaha lokal akan terus menjadi korban dari keputusan sepihak.