Evaluasi Ketat Ditekankan DPRD Kaltim Soal Dugaan Kasus Baru COVID

Divisi.id – Di tengah persiapan tahun ajaran baru, kekhawatiran akan munculnya kembali kasus COVID-19 menyeruak di Kalimantan Timur. Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merespons isu ini, terutama bagi institusi pendidikan yang bersentuhan langsung dengan ribuan siswa dan tenaga pendidik.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menekankan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum mengambil langkah atau membuat pernyataan resmi terkait potensi kasus baru. Menurutnya, kehati-hatian ini bukan hanya soal akurasi data, tetapi juga soal menjaga ketenangan masyarakat.

“Semua mengenai COVID akan dievaluasi dulu, diperiksa dulu yang pastinya. Bukan hanya sekedar kita cek, tapi kita turun langsung ke lapangan untuk mengecek,” ucap H. Baba saat dimintai tanggapan soal indikasi kemunculan kasus baru.

Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi. Proses verifikasi data dan hasil pemeriksaan dari RSUD AWS Samarinda masih berlangsung. Baba menyebut dirinya juga tengah menunggu laporan resmi dari tim medis untuk memastikan validitas isu tersebut.

“Jadi dari AWS sendiri lagi mengevaluasi. Dicek semuanya apakah benar COVID atau tidak. Tunggu aja nanti,” imbuhnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Baba menilai, sejak pandemi merebak tahun 2020 lalu, masyarakat dan pemerintah seharusnya sudah belajar untuk tidak terburu-buru merespons tanpa dasar ilmiah yang jelas. Ia khawatir, keputusan yang terburu-buru justru bisa memicu kepanikan.

Dalam konteks pendidikan, potensi penularan di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, Baba meminta Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menegakkan protokol kesehatan secara adaptif, meskipun saat ini belum ada status darurat kesehatan.

“Sekolah harus tetap waspada. Bukan berarti panik, tapi tetap disiplin menjaga kebersihan, memantau kesehatan siswa, dan cepat tanggap jika ada keluhan,” ujarnya.

Baba juga meminta agar seluruh proses PPDB dan kegiatan akademik lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, sembari menunggu hasil evaluasi kesehatan dari otoritas yang berwenang. Jika memang dibutuhkan, Komisi IV akan mengadakan rapat koordinasi lintas sektor untuk menyikapi situasi ini secara proporsional.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

“Kita akan rapatkan dengan pihak-pihak terkait kalau memang hasilnya menunjukkan gejala perlu intervensi,” jelasnya.

Menurut Baba, semua pihak harus saling menjaga dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dalam situasi seperti ini, informasi yang keliru bisa berdampak besar terhadap keputusan keluarga, sekolah, hingga institusi pemerintah.

“Yang penting kita tidak gegabah. Kita pastikan dulu semuanya benar sebelum melangkah,” tutupnya.

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan