Hak Guru Honorer Masih Tertunda, DPRD Kaltim Tekankan Perbaikan Sistem Pelaporan

Divisi.id – Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Timur. Isu ini mencuat setelah banyak keluhan dari guru honorer yang belum menerima hak mereka hingga pertengahan tahun berjalan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa insentif tersebut adalah hak yang sudah seharusnya diterima guru sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka di dunia pendidikan, terutama yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.

“Sebenarnya penyaluran insentif itu, tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian,” ujar Darlis.

Ia menggarisbawahi bahwa permasalahan utama terletak pada ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Akibatnya, proses pencairan menjadi tersendat bahkan tidak jelas.

“Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Darlis menyoroti pentingnya validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai kunci utama untuk memperlancar realisasi tunjangan. Pasalnya, Dapodik menjadi basis data nasional untuk audit, verifikasi, dan alokasi kebijakan.

“Jadi data guru honorer dari sekolah, kemudian ke dinas pendidikan, hingga ke pusat itu harus sinkron,” tambahnya.

Tak hanya menekankan akurasi data, Darlis juga mendesak agar seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan lebih responsif dalam memproses data dan dokumen administratif. Menurutnya, kelambanan bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut keberlangsungan hidup para guru.

Lebih jauh, DPRD Kaltim meminta agar Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan provinsi bersikap proaktif dan tidak menunggu laporan masuk untuk menyalurkan insentif yang telah dijanjikan sejak awal tahun anggaran.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

“Kalau dikaitkan dengan kebutuhan para guru honorer, itu juga masih sangat kurang. Maka jangan sampai insentif ini, realisasi penyalurannya terlambat,” tutup Darlis.

Dengan desakan ini, DPRD berharap tidak ada lagi alasan administratif yang menahan hak para guru, terlebih mereka yang sudah lama mengabdi di sekolah swasta dengan gaji seadanya. Pendidikan tak akan kuat tanpa tenaga pendidik yang dihargai secara layak