Husni Fahruddin: Akses Pendidikan Gratis Belum Cukup Tingkatkan Daya Saing SDM Kaltim

Divisi.id – Program GratisPol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya perluasan akses pendidikan dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini memunculkan perhatian DPRD Kaltim yang meminta pemerintah lebih fokus pada aspek kualitas dibandingkan sekadar penghapusan biaya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa program pembebasan biaya pendidikan saja tidak cukup untuk menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan yang belum tersentuh.

“Program GratisPol itu baik, tapi itu hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan pendidikan,” ujar Husni.

Ia menjelaskan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, hingga relevansi kurikulum dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja. Menurutnya, banyak sekolah di daerah yang masih kekurangan fasilitas dasar.

Husni menyebutkan bahwa peningkatan mutu SDM harus dimulai dari pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan, terutama pada level menengah dan vokasi. Ia menilai sektor tersebut justru menjadi ujung tombak dalam mempersiapkan generasi angkatan kerja baru.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Kita butuh SDM yang siap kerja, siap bersaing. Kalau fasilitas dan gurunya saja belum memadai, bagaimana mau menghasilkan lulusan yang kompeten?” tegasnya.

Selain fasilitas, ia menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai faktor kunci keberhasilan pendidikan. Guru, lanjutnya, tidak hanya harus memenuhi standar kualifikasi, tetapi juga harus didorong untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Husni juga menyinggung minimnya perhatian pada penguatan pendidikan vokasi yang seharusnya menjadi prioritas seiring meningkatnya kebutuhan tenaga terampil di berbagai sektor industri Kaltim. Menurutnya, tanpa penguatan vokasi, program GratisPol hanya memberi akses masuk, tetapi tidak menjamin mutu lulusan.

Ia menambahkan bahwa peran dunia industri harus lebih dilibatkan dalam penyusunan kurikulum vokasi agar link and match dapat terwujud, sehingga lulusan tidak lagi menghadapi kesenjangan kompetensi saat memasuki dunia kerja.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Tak hanya itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan GratisPol agar program ini benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kebijakan ini sering kali hanya terdengar besar di permukaan, tetapi tidak tepat sasaran di lapangan.

Husni meminta pemerintah tidak terpaku pada pencitraan program, tetapi lebih mengutamakan dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang.

Ia menegaskan bahwa Komisi II siap mendorong evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap GratisPol agar tujuan besar peningkatan SDM Kaltim benar-benar dapat tercapai dan tidak berhenti pada simbol kebijakan.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah