Jalan Rusak di Tengah Tambang, DPRD Kaltim Kritik Ketimpangan di Kutai Timur

Divisi.id – Ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan tajam dari Anggota DPRD Kaltim Komisi III, Apansyah. Dalam keterangannya usai Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), ia menilai ketertinggalan ini sebagai bentuk ketidakadilan pembangunan di tengah geliat industri tambang yang masif di wilayah tersebut.

“Kemarin kita sudah sidak ke KPC berkaitan dengan infrastruktur jalan kita yang dari Sangatta ke Bengalon. Ini sangat-sangat memprihatinkan,” ucap Apansyah.

Mengingat jalan tersebut merupakan urat nadi transportasi masyarakat dan industri tambang dan ironisnya, kerusakan itu justru diakibatkan oleh aktivitas angkutan berat perusahaan, termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Lebih lanjut, ia menyoroti lambannya proses pengambilan keputusan dari KPC yang disebutnya baru sebatas mengantongi rekomendasi dan belum mengantongi izin formal untuk memperbaiki jalan.

“Ini kan menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jangan sampai dibiarkan berlarut,” ujarnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Apansyah menyatakan bahwa dari 18 kecamatan di Kutai Timur, sebagian besar masih kesulitan mengakses jalan layak, air bersih, dan listrik. Padahal, sektor industri di wilayah ini berkembang pesat. Hal itu menurutnya adalah potret nyata ketimpangan pembangunan yang perlu segera dibenahi.

Namun, ia membawa sedikit angin segar. Jalur provinsi antara Kutai Timur dan Berau dipastikan akan tersambung pada 2026, dengan proyek strategis seperti pembangunan Jembatan Nibung yang ditargetkan rampung tahun ini.

“Tetapi kalau berbicara jalur provinsi, insya Allah antara Kutim dan Berau 2026 kita pastikan itu terhubung,” ujarnya optimistis.

Selain Kutim, politisi yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 6 ini juga menyoroti masalah serupa di wilayah tetangga seperti Berau dan Bontang. Ia menyebut sistem drainase yang buruk di Bontang menjadi penyebab banjir berulang yang tak kunjung tuntas.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

“Kalau kita berbicara Berau, ya sama juga ya, masih banyak infrastruktur yang tertinggal, begitu juga kan Bontang, hari ini sering terjadinya banjir,” sebutnya.

Apansyah menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam. DPRD terus mendesak pemerintah daerah hingga pihak swasta untuk tidak menutup mata. Infrastruktur publik, terutama jalan, harus dijaga dan ditingkatkan karena menyangkut langsung kehidupan warga.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan kontribusi dari perusahaan-perusahaan tambang yang turut bertanggung jawab atas kerusakan jalan akibat lalu lintas operasional mereka.

“Untuk tanggung jawab dengan infrastruktur jalan kita yang Sangatta – Rantau Pulung juga hancur, Sangatta – Bengalon juga hancur hari ini,” tutupnya.

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan