Jembatani Tantangan Daerah, DPRD Kaltim dan Kubar Bahas Strategi Efisiensi

Divisi.id, Samarinda – Upaya efisiensi anggaran terus menjadi perhatian serius bagi lembaga legislatif di Kalimantan Timur. Kamis, 15 Mei 2025, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim. Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi forum strategis membahas implementasi kebijakan nasional terkait penghematan anggaran.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe M, bersama Wakil Ketua I Agustinus dan Ketua Tim III Oktavianus Jack. Mereka membawa serta anggota DPRD Kubar lainnya, termasuk Meni Debora, Muhammad Zainuddin, Rull Riskha Risandhie, Errye Sugyanto, Suharna, dan sejumlah staf dari Sekretariat DPRD Kutai Barat.

Pertemuan pun berlangsung hangat dan terbuka, terutama ketika pembahasan mengenai isu utama, yaitu pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres yang mengamanatkan pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, sebuah langkah yang menuntut strategi baru dalam menjalankan fungsi legislasi tanpa mengorbankan kinerja.

Rombongan yang disambut langsung oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, didampingi Perencana Ahli Muda Neneng Risnayani dan Staf Keuangan Rosita. Mereka berbagi pengalaman bagaimana DPRD Kaltim mulai menyesuaikan ritme kerja dan pola anggaran tanpa kehilangan efektivitas kelembagaan.

“Pertemuan ini menjadi sarana penting untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, khususnya terkait strategi efisiensi anggaran di lingkungan legislatif,” ujar Hardiyanto dalam sambutannya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Hardiyanto juga menekankan bahwa setiap lembaga memiliki tantangan tersendiri dalam menyesuaikan struktur anggarannya, sehingga forum semacam ini diperlukan sebagai ajang benchmarking antar daerah. Ia menggarisbawahi pentingnya komunikasi antarparlemen sebagai penguat koordinasi regional dalam menanggapi kebijakan nasional.

Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe M, mengungkapkan bahwa mereka datang bukan sekadar untuk meniru, melainkan mencari pendekatan yang sesuai dengan kondisi Kutai Barat. Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi ini membutuhkan pemahaman lintas sektor agar dapat dijalankan dengan baik.

“Kami berharap hasil dari kunjungan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi DPRD Kutai Barat dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah,” tuturnya.

Diskusi semakin menarik saat membahas bagaimana efisiensi bisa diterapkan tanpa mengurangi kapasitas pengawasan maupun peran legislasi. Sejumlah strategi kreatif yang sudah diterapkan DPRD Kaltim, seperti digitalisasi dokumen dan pengurangan kegiatan seremonial, dipaparkan sebagai contoh konkret.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Anggota DPRD Kubar pun memberikan sejumlah masukan dan menyampaikan beberapa tantangan spesifik yang dihadapi daerah mereka, terutama terkait letak geografis dan aksesibilitas wilayah yang mempengaruhi kebutuhan anggaran perjalanan dinas.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarlegislatif di Kaltim. Diskusi interaktif yang mengemuka menggambarkan kesamaan semangat dalam menjawab tuntutan efisiensi, sekaligus menunjukkan bahwa koordinasi antar daerah adalah kunci penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.