
Divisi.id – Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa hadirnya ibu kota baru membawa konsekuensi besar yang tak bisa dianggap sepele. Dalam Sarasehan Nasional yang digelar di Jakarta, ia menyoroti dua isu strategis yang kini menjadi pekerjaan rumah utama bagi daerah: ketahanan pangan dan energi.
Hasanuddin menilai, sebagai provinsi penyangga, Kaltim tak bisa hanya menjadi penonton dalam transformasi IKN. Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dasar, terutama untuk mendukung lonjakan kebutuhan pangan dan energi yang dipicu peningkatan jumlah penduduk di wilayah sekitar ibu kota baru.
“Keberadaan IKN bukan hanya membawa kebanggaan, tetapi juga tantangan baru, terutama dalam hal ketersediaan pangan. Kita harus siap menjawab itu,” ujar Hasanuddin dalam keterangan resminya
Politisi Golkar ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar narasi indah dalam dokumen perencanaan. Menurutnya, Kaltim harus bergerak cepat agar tidak menjadi daerah yang terus menerus bergantung pada pasokan luar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
“DPRD Kaltim mendukung penuh swasembada pangan, bukan hanya lewat wacana, tapi lewat dukungan regulasi dan anggaran yang tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dalam pandangannya, ketahanan pangan dan energi tidak bisa dicapai tanpa peran aktif dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga komunitas petani dan pelaku energi lokal.
Hasanuddin menyebut beberapa strategi penting yang harus diakselerasi, mulai dari modernisasi sistem pertanian, pelatihan sumber daya manusia di sektor agrikultur, hingga penguatan akses pasar dan hilirisasi produk lokal. Dalam bidang energi, potensi bioenergi dan tenaga surya menurutnya harus dikembangkan serius.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak berhenti di atas kertas. Harus ada implementasi nyata di lapangan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim berjanji akan mengawal setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang berpihak pada ketahanan pangan dan energi. Hasanuddin mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun roadmap konkret yang dapat dijadikan panduan jangka panjang.
“Kita harus bergerak cepat dan tepat. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Masa depan Kaltim dan IKN ada di tangan kita semua,” pungkasnya.
Pernyataan Hasanuddin menjadi pengingat keras di tengah euforia pembangunan IKN. Bahwa pusat pemerintahan baru tak boleh menjadikan daerah sekitarnya rentan secara logistik dan energi. Sebab ketahanan bukan dibangun dari pusat ke pinggiran, melainkan bersama dari akar rumput.