Kita Butuh Sistem Baru!”: Ayub Tuntut Keterlibatan Rakyat dalam Pengelolaan SDA

Divisi.id – Seruan lantang datang dari Gedung DPRD Kalimantan Timur. Legislator senior Muhammad Husni Fahruddin, atau yang akrab disapa Ayub. Di tengah limpahan kekayaan alam seperti batu bara, minyak, dan gas bumi yang terus mengalir dari perut bumi Benua Etam, Ayub menilai manfaat yang dirasakan warga hanya seujung kuku. Ironisnya, mereka yang hidup di wilayah penghasil justru kerap menjadi korban ketimpangan pembangunan.

Menurutnya, pola dominasi korporasi besar dalam penguasaan SDA telah menyingkirkan peran aktif masyarakat. Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang ada lebih banyak membuka karpet merah untuk investor, namun melupakan pemberdayaan rakyat yang menjadi pemilik sah atas tanah dan kekayaan alamnya.

“Sudah saatnya rakyat Kaltim menjadi pemain utama, bukan sekadar tenaga kerja atau penonton. Ini soal keadilan ekonomi,” ujarnya

Tak hanya itu, Ayub juga menyinggung kontribusi sektor pertambangan dan energi yang dinilainya belum menyentuh peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Kita lihat sendiri, tambang jalan terus, tapi jalan desa rusak. Hasil eksploitasi besar, tapi sekolah dan puskesmas masih jauh dari layak,” tegasnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Solusi yang ia tawarkan bukan hanya sebatas kritik, tetapi mendorong lahirnya regulasi baru berbasis keadilan sosial. Ia mendorong pembentukan peraturan daerah yang memberi ruang keterlibatan rakyat dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi, distribusi, hingga hilirisasi SDA.

“Kita butuh sistem baru yang memberi ruang kontrol lebih besar kepada masyarakat atas kekayaan alamnya sendiri,” tambahnya.

Reformasi tata kelola SDA bukan sekadar jargon politik, tetapi panggilan moral untuk menyelamatkan masa depan generasi Kaltim. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam bukan warisan, melainkan titipan yang harus dijaga dan dikelola secara adil. Pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha harus duduk satu meja membangun komitmen bersama.

“Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi untuk menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Ia menyampaikan mengenai betapa pentingnya arah pembangunan baru yang tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi berakar pada kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai SDA kita habis, tapi masyarakat tetap tertinggal. Sudah waktunya kita ubah arah pembangunan,” tutupnya.