Krisis Kesehatan di Perbatasan, DPRD Kaltim Tekankan Pemerataan Layanan

Divisi.id – Di tengah pembangunan yang terus digalakkan di Kalimantan Timur, kenyataan pahit masih dirasakan masyarakat di daerah perbatasan. Salah satunya di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, yang hingga kini belum memiliki dokter di puskesmas setempat. Kondisi ini dinilai mencederai semangat pemerataan pelayanan dasar.

Keterbatasan tenaga medis di wilayah terpencil menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Banyak tenaga kesehatan enggan ditempatkan di wilayah pelosok karena faktor akses dan keterisolasian. Ini berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan, terutama di kawasan perbatasan yang seharusnya menjadi garda terdepan.

“Belum lagi di daerah-daerah pedalaman yang terpencil, seperti wilayah perbatasan di Maratua. Sampai sekarang, bahkan di puskesmas di sana belum ada dokter. Jadi kita benar-benar harus perhatikan hal ini.” ungkap Syarifatul Syadiah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Menurutnya, salah satu solusi jangka panjang adalah mendorong generasi muda dari wilayah tersebut untuk menempuh pendidikan kedokteran dan kembali mengabdi di kampung halaman. Dengan begitu, mereka akan lebih berkomitmen dan tidak takut untuk ditempatkan di wilayah terpencil.

“Harapannya, ke depan akan ada dokter umum atau dokter spesialis yang berasal dari Kecamatan Maratua, sehingga mereka bisa mengabdi di daerah asalnya masing-masing tanpa perlu takut kembali ke tempat yang jauh,” katanya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Syarifatul juga mengungkapkan bahwa problem serupa terjadi di banyak wilayah pedalaman lain di Kalimantan Timur. Stigma tentang wilayah pelosok masih kuat, sehingga upaya pemerintah untuk mendistribusikan tenaga medis ke daerah tersebut sering kali menemui hambatan.

“Hal serupa juga terjadi di daerah-daerah pedalaman lainnya. Banyak orang yang enggan jika ditempatkan di daerah pedalaman atau pesisir yang terisolasi. Ini menjadi tantangan tersendiri.”

Situasi ini dianggap mengkhawatirkan, karena masyarakat di perbatasan sangat rentan dari segi kesehatan, baik karena akses yang jauh dari pusat layanan maupun karena minimnya edukasi medis. Pemerintah provinsi dinilai perlu mengambil langkah afirmatif dan insentif bagi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di sana.

Sebagai wakil rakyat dari Komisi III, yang salah satu ruang lingkupnya adalah bidang kesehatan, Syarifatul menegaskan bahwa ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat bisa bersinergi agar persoalan klasik ini tidak menjadi warisan abadi.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Perhatian terhadap layanan dasar seperti kesehatan, menurutnya, tidak bisa ditunda. Apalagi wilayah perbatasan seperti Maratua memiliki posisi strategis secara geopolitik dan pariwisata, yang semestinya juga dibarengi dengan kualitas layanan publik yang memadai.