Kukar dan Mahulu Lakukan PSU, DPRD Kaltim Minta Administrasi Pemilu Dibenahi

Divisi.id – Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi sorotan DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang terjadi sebelumnya harus diperbaiki agar PSU kali ini berjalan maksimal dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Menurutnya, akar permasalahan yang menyebabkan PSU adalah kelemahan dalam tata kelola administrasi pemilu. Jika tidak diperbaiki, hal serupa bisa kembali terjadi.

Diketahui, MK memutuskan PSU setelah mendiskualifikasi calon tertentu di Kukar dan Mahulu akibat berbagai persoalan administratif.

Edi Damansyah didiskualifikasi karena masa jabatannya telah melebihi batas maksimal, sementara di Mahulu, pasangan calon nomor urut 3 Owena Mayang Shari Belawan–Stanislaus Liah juga mengalami hal serupa.

Atas dasar tersebut, KPU di kedua kabupaten harus menggelar PSU dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang sama.

Baca Juga:

Sungai Mahakam Mendesak Dinormalisasi, BUMD Bisa Jadi Solusi

Salehuddin mengingatkan bahwa aspek administrasi pemilu harus ditegakkan secara ketat. Ia menilai penyelenggara harus bekerja lebih cermat agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.

“Kalau proses administrasinya saja compang-camping memungkinkan orang melakukan gugatan segala macam ya otomatis KPU kurang maksimal bekerjanya. Ini harus jadi evaluasi,” ujar Salehuddin, baru-baru ini.

Salehuddin juga menekankan pentingnya memastikan netralitas dalam penyelenggaraan PSU. Persiapan harus dilakukan secara matang dan transparan agar masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka.

“Mudah-mudahan proses ini tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan meminimalisir pelanggaran termasuk netralitas. Apapun itu semoga PSU benar-benar baik dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat,” tutupnya.

Baca Juga:

Kemajuan Infrastruktur Berau Tak Lepas dari Dorongan DPRD Kaltim