Lahan Jadi Kendala, Pembangunan Sekolah di Kukar Tertunda

Divisi.id – Pembangunan unit sekolah baru kerap menjadi solusi atas ketimpangan daya tampung di sekolah negeri. Namun di Kabupaten Kutai Kartanegara, pembangunan sekolah tak semudah menyusun anggaran dan menyiapkan gedung. Salah satu penghambat utamanya adalah soal lahan.

Wilayah yang dinilai paling membutuhkan tambahan sekolah adalah Tenggarong. Pemerintah dan DPRD telah melakukan pemetaan kebutuhan, termasuk menetapkan lokasi yang dianggap strategis. Sayangnya, proses perolehan lahan tidak semudah yang dibayangkan.

“Jika ingin membangun sekolah baru, maka harus sangat cermat dalam menentukan lokasi. Misalnya, saat ini sedang dikaji bahwa Tenggarong masih memerlukan tambahan sekolah.” ujar Sarkowi V Zahry, selaku Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

Ia menambahkan bahwa Tenggarong sebenarnya telah memiliki beberapa SMA dan SMK negeri, namun kapasitasnya belum mencukupi untuk menampung seluruh lulusan tingkat sebelumnya. Salah satu opsi yang sempat dibicarakan adalah membangun sekolah baru di wilayah Mangkurawang.

Namun, rencana itu batal karena tidak ada hibah lahan dari masyarakat atau pemerintah kabupaten. Situasi ini mendorong para pemangku kebijakan untuk mencari lokasi alternatif, hingga akhirnya dipilihlah wilayah Loa Tebu, meski dinilai kurang strategis.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Contohnya, di Tenggarong, sebelumnya kita berencana membangun sekolah di wilayah Mangkurawang. Tapi karena tidak ada hibah lahan, akhirnya dipindahkan ke Loa Tebu,” lanjut Sarkowi.

Sarkowi menyebutkan bahwa pembangunan sekolah seharusnya menjadi kerja sama antara provinsi dan kabupaten. Provinsi bisa menyediakan anggaran pembangunan, sementara kabupaten menyiapkan lahannya, baik dari tanah negara maupun hibah tokoh masyarakat.

Alternatif lain yang bisa ditempuh adalah dengan memperkuat komunikasi dengan warga, agar mereka bersedia menghibahkan sebagian tanahnya demi kepentingan pendidikan. Jika tidak, beban pembelian lahan akan menggerus anggaran pembangunan sekolah itu sendiri.

“Kita berharap ada kerja sama antara provinsi dan kabupaten. Karena kalau harus membeli lahan, akan menjadi beban berat,” ujarnya lagi.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Meskipun lokasi sekolah baru di Loa Tebu dianggap kurang ideal, pendataan awal menunjukkan sudah ada lebih dari dua rombongan belajar yang siap menempati gedung baru tersebut. Artinya, kebutuhan mendesak tetap ada dan harus dijawab secara progresif, meski dengan kompromi lokasi.