Pembangunan Daerah 3T di Kaltim Dipastikan Berjalan dengan Sinergi APBD dan Provinsi

Divisi.id – Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi agar pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Apansyah, pemerintah daerah yang mampu membiayai pembangunan melalui APBD harus memanfaatkan anggaran tersebut seoptimal mungkin, sementara pembangunan yang memerlukan dana besar dan dukungan lebih akan dikawal oleh pemerintah provinsi agar dapat terealisasi dengan baik.

“Kita akan berkolaborasi terkait tentang pembangunan yang mana yang bisa di cover oleh APBD silahkan dikerjakan oleh APBD juga. Yang sekiranya besar maka kami dari provinsi akan mengawal pembangunannya seperti itu,” ujar Apansyah.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPRD Kaltim untuk mempercepat penyelesaian berbagai proyek infrastruktur yang selama ini menjadi kendala di daerah 3T. Dengan pembagian tugas yang jelas, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih terfokus dan tepat sasaran.

Apansyah juga menekankan bahwa kolaborasi tersebut bukan hanya sebatas pembagian anggaran, melainkan juga koordinasi teknis dan pengawasan pelaksanaan pembangunan agar hasilnya maksimal.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Ia menambahkan, beberapa daerah di wilayah 3T memang menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses jalan yang buruk hingga belum meratanya jaringan listrik. Dengan sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi, masalah tersebut bisa ditangani secara bertahap.

“Kita harus pastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan tepat guna, serta pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Apansyah mengaku telah membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menentukan prioritas pembangunan dan menghindari tumpang tindih proyek yang tidak perlu.

Selain itu, dirinya berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat, agar percepatan pembangunan infrastruktur di daerah 3T tidak hanya menjadi janji, tapi benar-benar terwujud.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Pentingnya kolaborasi ini juga didasari fakta bahwa pembangunan infrastruktur di daerah 3T membutuhkan anggaran besar dan koordinasi lintas sektor, sehingga peran serta semua pihak sangat dibutuhkan.

Apansyah menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, ia akan terus mengawal dan memperjuangkan pembangunan di daerah 3T agar semua masyarakat mendapat akses fasilitas dasar yang layak.

“Kita berharap pembangunan di daerah tertinggal bisa semakin cepat, sehingga kesenjangan antara pusat dan daerah bisa diperkecil,” tutup Apansyah.

Baca Juga:

Angka Stunting Turun, Pemkot Samarinda Diminta Perkuat Kerja Nyata di Lapangan