
Divisi.id – Pembangunan Waterboom di Pulau Kumala, Kukar, yang kini mencapai 70 persen, dinilai sebagai langkah positif untuk menghidupkan kembali kawasan wisata bersejarah itu. Meski terlambat, DPRD Kaltim tetap mendukung penyelesaian proyek tersebut sebagai bagian dari upaya memulihkan investasi besar yang telah lama mandek.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan bahwa Pulau Kumala telah menyedot anggaran hampir Rp400 miliar sejak awal pembangunannya. Sayangnya, hingga kini belum menunjukkan hasil balik investasi yang memadai bagi daerah.
“Yang pasti, saya menyayangkan agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, karena sekali lagi sejarahnya itu hampir 400 miliar dari zaman sebelum kami bahkan, pembangunan Pulau Kumala itu,” kata Salehuddin.
Ia menilai perlunya langkah-langkah terobosan, salah satunya kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola kawasan tersebut secara profesional dan berorientasi ekonomi. Pemerintah daerah dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada.
“Kalau dulu ada kerjasama dengan swasta, maka akan lebih baik. Tapi memang tidak terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah-pemerintah daerah,” ujarnya.
Dengan dibangunnya Waterboom, Salehuddin berharap kawasan ini bisa menarik kembali minat wisatawan, setidaknya dari kalangan lokal. Renovasi dan revitalisasi wahana yang ada juga perlu dilakukan agar Pulau Kumala tidak menjadi aset yang sia-sia.
“Nah harapannya, aset ini sayang gitu. Minimal dengan ada waterboom, paling tidak itu akan menarik minat para wisatawan ya (minimal lokal misalnya). Bahkan kalau perlu lagi, beberapa wahana yang ada itu direnovasi kembali,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Pulau Kumala bisa menjadi ruang ekonomi strategis jika dikelola secara berkelanjutan. Upaya ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun belum tentu bisa mengembalikan seluruh nilai investasinya.
“Yang penting ada dan hidup kembali. Kalau nggak bisa kembali 400 miliar, ya mungkin berapa puluh tahun lah,” ungkapnya.
Dalam wawancara tersebut, Salehuddin juga menyebut peluang kerja sama dengan model investasi seperti Jatim Park. Namun, ia mengakui bahwa dirinya bukan bagian dari pemerintah saat keputusan itu seharusnya diambil.