Insentif Guru Terlambat, DPRD Kaltim Minta Tindakan Cepat

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didesak untuk segera menindaklanjuti pencairan insentif bagi para guru. Hal ini dinilai penting agar tidak menghambat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah yang saat ini tengah mempersiapkan tahun ajaran baru.

Desakan ini datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai bahwa insentif merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas semangat kerja guru, terlebih di tengah berbagai tantangan pendidikan saat ini.

“Karena bagaimanapun insentif itu bagian dari pendapatan yang jelas memberikan kontribusi dalam proses motivasi dan kerja-kerja para guru kita, mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh pemprov. Kemudian jangan sampai proses KBM jadi terhambat gara-gara keterlambatan ini,” tegasnya.

Menurut Salehuddin, jika persoalan ini terus dibiarkan, maka potensi terganggunya KBM sangat mungkin terjadi, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada dukungan insentif dari pemerintah daerah.

Ia menyebut, guru merupakan ujung tombak dalam keberhasilan sistem pendidikan, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka tidak bisa ditawar lagi. Kebijakan fiskal harus mencerminkan penghargaan terhadap peran penting guru.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Insentif, lanjutnya, bukan hanya soal nominal, tapi juga simbol pengakuan terhadap beban kerja dan tanggung jawab besar yang dipikul oleh para tenaga pendidik, terutama di daerah-daerah pelosok yang minim fasilitas.

“Kalau insentif saja lambat, bagaimana kita bisa berharap guru bisa maksimal dalam mendidik muridnya?” ujarnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Salehuddin pun mengingatkan, keterlambatan pembayaran insentif bukan hal baru. Ia berharap Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi dan pencairan anggaran agar tidak terulang kembali.

Lebih jauh, ia mengusulkan adanya mekanisme rutin yang menjamin pembayaran insentif dilakukan tepat waktu, termasuk koordinasi yang lebih intens antara Dinas Pendidikan dan BPKAD.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Langkah konkret sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru. Rasa tidak pasti akan berdampak pada semangat kerja serta kualitas pengajaran yang diberikan.

Apalagi menjelang tahun ajaran baru, stabilitas proses belajar mengajar menjadi krusial. Tidak boleh ada gangguan karena urusan administratif yang bisa diselesaikan jika ada kemauan politik yang kuat.

DPRD Kaltim, kata Salehuddin, siap mendorong penguatan anggaran untuk pendidikan termasuk insentif guru, namun ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dan penyaluran anggaran tersebut.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menyepelekan masalah ini hanya karena menyangkut insentif dan bukan gaji pokok. Dalam kenyataan di lapangan, insentif menjadi sandaran bagi banyak guru.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Keterlambatan ini juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam komitmen mereka terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pendidikan dan tenaga pendidik. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keberlanjutan masa depan generasi kita,” pungkasnya.