Anggota DPRD Kaltim Dorong Elektrifikasi 100 Persen di Seluruh Daerah

Divisi.id – Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan provinsi dengan sumber daya alam (SDA) melimpah, salah satunya adalah sumber energi. Namun faktanya, meskipun memiliki SDA yang melimpah, beberapa daerah di Kaltim masih banyak yang belum teraliri oleh listrik.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa semua daerah di Kaltim seharusnya sudah teraliri listrik.

Menurut Samsun, sangatlah tidak layak jika di Kaltim masih ada daerah yang belum memiliki akses untuk menikmati listrik.

“Yang pasti, Kaltim ini over energy. Jadi tidak layak lagi kalau ada daerah yang belum punya listrik. Mestinya ya, sudah teraliri semua,” tegasnya.

Samsun menyatakan, tingkat elektrifikasi di Kaltim seharusnya sudah mencapai lebih dari 90 persen. Untuk klarifikasi, elektrifikasi adalah proses penggunaan listrik, biasanya terkait dengan pengisian daya dari sumber eksternal.

“Jika masih ada daerah yang belum teraliri listrik, saya menduga hal itu disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh dari infrastruktur saluran listrik yang telah ada,” tambah Samsun.

Lebih lanjut, Samsun mengatakan, meskipun ada kemungkinan biaya yang lebih tinggi untuk menyuplai listrik ke desa yang berlokasi jauh, menurutnya, hal ini tidak bisa dijadikan alasan.

“Sebenarnya, kami sudah memiliki sumber energi terbarukan (EBT) yang tersedia. Misalnya, di Kutai Kartanegara (Kukar), beberapa desa telah sukses mengadopsi tenaga surya,” ujarnya.

Menurut pandangan Samsun, pengenalan EBT dengan tenaga surya menjadi pilihan yang sangat memungkinkan untuk Kaltim. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.

Terutama di desa-desa yang sulit dijangkau oleh infrastruktur listrik konvensional, solusi yang potensial adalah mendirikan PLTS komunal. Ini adalah inisiatif yang seharusnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Desa-desa yang memang belum terjangkau oleh jaringan listrik konvensional dapat menemukan solusi dalam bentuk PLTS komunal seperti ini, dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga harus mendapat dukungan dari pemerintah provinsi,”¬†tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *