Dukungan terhadap Kebijakan Retribusi 10 Persen dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pertambangan di Kaltim

Divisi.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ismail, memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang mengenakan retribusi sebesar 10 persen dari keuntungan bersih perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dukungan ini diungkapkan oleh Ismail, yang berharap kontribusi dari perusahaan-perusahaan tersebut akan digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Langkah-langkah ini mendapat apresiasi dari Ismail, dan ia berharap bahwa perusahaan-perusahaan pemegang IUPK, terutama PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang telah menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan retribusi IUPK, dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di Kaltim.

Ismail menyoroti peran penting perusahaan pertambangan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi mereka. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut harus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan produksi mereka.

Komisi II DPRD Kaltim, yang diwakili oleh Ismail, berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung upaya Pemprov Kaltim dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari IUPK.

Baca Juga:

Soal Rehab Gedung Rp55 Miliar, Ketua DPRD Kaltim Beri Klarifikasi

Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2023 untuk memberikan landasan hukum dalam memastikan pembayaran penerimaan daerah oleh perusahaan pemegang IUPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.