Jumlah Guru PPPK di Kaltim Tidak Merata, Rusman Ya’qub Minta Dinas Pendidikan Perbaiki Data Dapodik

Divisi.id – Masalah distribusi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi fokus perhatian DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Menurut informasi saat ini, permasalahan utama yang dihadapi adalah distribusi guru yang tidak merata, menyebabkan penumpukan di beberapa wilayah dan ketidaksetaraan akses pendidikan di berbagai daerah Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, menyampaikan keprihatinannya terkait situasi ini.

“Jumlah guru secara keseluruhan memang mencukupi, namun distribusinya tidak merata, data yang tercatat di Dapodik perlu diperbaiki agar lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah,” ujarnya

Rusman menjelaskan bahwa rekrutmen guru PPPK sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran di setiap sekolah.

Baca Juga:

Gelar Penguatan Demokrasi ke-3, Hj. Syahariah Mas’ud Ajak Masyarakat Awasi Kebijakan Demi Pembangunan Berkelanjutan

“Masalah ini muncul karena data jumlah guru yang dibutuhkan tidak selalu sesuai dengan kompetensi guru yang direkrut menjadi PPPK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rusman menyoroti ketidaksesuaian antara bidang kompetensi guru PPPK dan mata pelajaran yang mereka ajarkan setelah diangkat.

“Saat masih honorer, mereka mengajar sesuai bidangnya. Tetapi, begitu diangkat menjadi PPPK, mereka dipindah ke sekolah yang justru tidak sesuai dengan bidangnya,” tambahnya.

Dalam menanggapi permasalahan ini, Rusman mendorong perbaharuan data yang diinput di Dapodik.

Baca Juga:

Gelar Penguatan Demokrasi ke-3, Abdul Rahman Ajak Masyarakat Aktif Awasi Otonomi Daerah

“Data harus tercatat dengan akurat agar pendistribusian guru bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah. Kami juga meminta instansi terkait untuk mengawal proses penginputan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.

Rusman juga menyoroti akumulasi guru di kota sementara daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar.

“Kami berharap ada upaya untuk meratakan distribusi guru sehingga setiap daerah mendapatkan dukungan yang sesuai,” tandasnya

Baca Juga:

Perkuat Demokrasi Daerah, Guntur Dorong Masyarakat Kukar Pahami Otonomi dan Desentralisasi