Ketimpangan Ekonomi Disorot, Subandi Desak Penguatan Program Usaha Rakyat

Divisi.id – Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tantangan besar meski daerah ini dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam. Ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan akses masyarakat di wilayah tertentu terhadap fasilitas dasar disebut sebagai faktor pemicu yang belum tertangani secara optimal.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, meski pembangunan fisik terus digenjot, upaya pengentasan kemiskinan tetap harus berjalan seimbang melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.

“Di lapangan, kita masih menemukan masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata,” kata Subandi.

Ia menilai, kemiskinan yang terjadi bukan hanya soal faktor ekonomi, tetapi juga akibat minimnya kesempatan kerja terutama di daerah kecamatan dan desa yang jauh dari pusat kota. Menurutnya, banyak masyarakat di kawasan pinggiran belum memperoleh peluang yang memadai untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kesempatan kerja itu masih sangat terbatas. Ini menyebabkan masyarakat tidak punya ruang untuk berkembang dan memperbaiki taraf hidupnya,” ujarnya.

Baca Juga:

Komisi III DPRD Kaltim Kritik Kinerja OPD yang Dinilai Masih Lamban

Subandi menjelaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang lebih terukur. Ia menegaskan bahwa bantuan bersifat jangka pendek tidak cukup untuk mendorong perubahan kesejahteraan secara signifikan.

Program yang harus diperkuat, menurut Subandi, mencakup pelatihan keterampilan, pemberian akses permodalan, hingga pendampingan usaha kecil. Setiap langkah harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat mampu mandiri dan keluar dari zona kemiskinan.

“Bantuan permodalan saja tidak cukup. Pelatihan dan pendampingan itu sangat penting supaya usaha mereka bisa berkembang,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya sinergi lintas instansi agar program pengentasan kemiskinan tidak tumpang tindih. Koordinasi yang kuat antar dinas, mulai dari sosial, UKM, hingga ketenagakerjaan harus berjalan efektif.

Baca Juga:

Fuad: Tekanan Fiskal Bukan Alasan Mengurangi Pelayanan Publik di Kaltim

Menurut Subandi, perencanaan yang baik akan mencegah pemborosan anggaran dan memastikan program pemerintah benar-benar mencapai kelompok sasaran. Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak boleh dilakukan secara parsial.

“Program itu harus disusun secara terpadu. Jangan sampai anggaran besar tapi tidak tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu memperhatikan wilayah perbatasan dan pedalaman, di mana angka kemiskinan cenderung lebih tinggi. Infrastruktur dasar, seperti akses jalan dan fasilitas pendidikan, disebut menjadi faktor krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pihaknya di DPRD, lanjut Subandi, akan terus mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran daerah. Komisi III juga berkomitmen melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan program yang dijalankan berdampak nyata.

Baca Juga:

Yenni Eviliana Dorong Pemerintah Percepat Penguatan Regulasi Pendidikan

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pengentasan kemiskinan itu tanggung jawab bersama,” pungkasnya.