Samarinda Terima Rp311 Miliar Bankeu 2026, BPKAD Pastikan Pelaksanaan Tetap Optimal

SAMARINDA, Divisi.id – Penurunan signifikan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ke Kota Samarinda pada 2026 menjadi perhatian serius.

Kendati alokasi anggaran menyusut tajam, Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal dengan mengedepankan ketepatan administrasi dan kualitas pelaksanaan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi, menyampaikan total bankeu yang diterima pada 2026 sebesar Rp311 miliar.

Angka tersebut jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp725 miliar.

“Penurunannya hampir 50 persen, bahkan lebih. Itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah provinsi,” Ungkap Ananta kepada awak media. Selasa (07/04/2026).

Baca Juga:

Komisi X DPR RI Dukung Peralihan Status Dosen ASN PPPK Menjadi PNS

Meski begitu, Ananta menegaskan untuk tetap memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperketat proses asistensi sebelum program dijalankan, guna memastikan setiap kegiatan telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Dirinya menjelaskan proses asistensi mencakup evaluasi menyeluruh terhadap dokumen kegiatan, mulai dari kelengkapan administrasi, kesesuaian judul program, hingga penetapan lokasi pelaksanaan. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi pelanggaran aturan dalam penggunaan anggaran daerah.

“Setiap tahun memang ada proses asistensi. Itu untuk memastikan semua kegiatan yang dibiayai bankeu benar-benar siap secara administrasi, dan tidak menyalahi ketentuan,” Jelas Ananta.

Lebih lanjut, Ananta menambahkan dalam proses tersebut kerap ditemukan usulan kegiatan yang perlu disesuaikan kembali. Penyesuaian bisa meliputi perubahan nama jalan, lokasi, maupun kelengkapan dokumen lainnya.

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Kembali Salurkan Uang Saku untuk Jamaah Haji 2026

Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus dilakukan secara intensif.

“Kadang ada yang bergeser atau perlu disesuaikan lagi. Itu yang kita koordinasikan supaya saat pelaksanaan nanti tidak ada kendala,” Sebut Ananta.

Saat ini, tahapan yang dilakukan Pemkot Samarinda adalah memastikan kesiapan teknis dan administratif seluruh program sebelum realisasi anggaran dilaksanakan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan meski anggaran berkurang, kualitas pembangunan tetap terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (ADV)

Baca Juga:

Unmul Jadi Tuan Rumah Forum Nasional Penguatan Pengawasan Lingkungan di IKN