DPRD Kaltim M25

Divisi.id – Dalam sidang paripurna pandangan fraksi terhadap nota pertanggungjawaban APBD 2024, DPRD Kalimantan Timur menegaskan kembali arah kebijakan prioritas pembangunan daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi titik fokus utama pemerintah provinsi. Menurut Hasanuddin, fraksi-fraksi di DPRD secara umum memiliki pandangan yang seragam mengenai […]

Divisi.id – Pemerintah daerah didesak untuk tetap memberikan gaji kepada guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK. Desakan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, yang menilai bahwa guru honorer tetap memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan di daerah. Darlis menekankan bahwa meskipun tidak berhasil masuk ke dalam skema Pegawai Pemerintah […]

Divisi.id – Polemik penyebab longsor di kawasan KM 28 Batuah, Kukar, yang berdampak pada 22 warga terus bergulir. Guna menjawab perbedaan pandangan antara masyarakat dan lembaga teknis, DPRD Kalimantan Timur membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan Komisi III DPRD Kaltim untuk menyelesaikan persoalan secara adil dan transparan. Tim […]

Divisi.id – Kaltim kembali menghadapi tantangan banjir yang melanda 10 kabupaten/kota di wilayahnya. Berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah agar dampak banjir bisa diminimalkan dan penanganan bisa berjalan efektif. Sulasih, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti pentingnya penanganan banjir secara bertahap dengan menerapkan berbagai metode yang sesuai kondisi daerah. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan langkah strategis […]

Divisi.id – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sangat efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kendala administratif berupa syarat kepemilikan KTP menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan agar program ini berjalan maksimal. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan bahwa dampak dari program penghapusan denda pajak […]

Divisi.id – Di tengah upaya peningkatan layanan telekomunikasi, sebagian wilayah di Kabupaten Berau, khususnya Kecamatan Maratua, masih mengalami kendala jaringan. DPRD Kalimantan Timur menilai perlu adanya percepatan dalam penanganan blank spot, yang selama ini terkendala oleh belum tersedianya target waktu dari pihak terkait. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi […]

Divisi.id – Kepemimpinan Gubernur baru di Kalimantan Timur memunculkan harapan besar dari berbagai elemen legislatif, termasuk DPRD. Berbagai persoalan pembangunan yang mengemuka selama ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius, terutama yang telah disuarakan melalui forum resmi seperti rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyatakan optimismenya terhadap masa jabatan Gubernur lima tahun ke depan. […]

Divisi.id – Pendataan guru honorer di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menilai buruknya sistem database menyebabkan kebijakan pendidikan sulit tepat sasaran. Menurut Darlis, persoalan data menjadi akar dari banyak ketimpangan yang terjadi dalam distribusi hak guru. Ketika data tidak sesuai kenyataan, maka proses pengambilan kebijakan menjadi tidak adil, […]

Divisi.id – Program efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai belum cukup menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Meski program unggulan seperti pendidikan dan kesehatan gratis telah dijalankan, DPRD Kaltim menegaskan bahwa tanpa perluasan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), daerah akan tetap terjebak pada masalah klasik yang tidak kunjung […]

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur berkomitmen melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk menyelesaikan konflik lahan antara PT. Budi Duta Agro Makmur (BDAM) dengan masyarakat di Kutai Kartanegara. Verifikasi ini diharapkan memberi kejelasan atas status tanah dan bentuk penyelesaian yang adil. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa langkah verifikasi akan melibatkan […]