DPRD Prov Kaltim

Divisi.id – Perubahan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi pembahasan hangat setelah muncul aturan baru di tingkat nasional. Kebijakan tersebut berpotensi mengubah masa kerja sebagian ASN di daerah, termasuk di Kalimantan Timur, sehingga memunculkan pertanyaan soal keadilan administrasi bagi pegawai yang telah berada di ambang masa purna tugas. Sekretaris Komisi I DPRD […]

Divisi.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur dinilai masih jauh dari potensi maksimal meski Kaltim memiliki sumber daya ekonomi yang besar, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, industri jasa, hingga pariwisata. Kondisi ini membuat DPRD menilai perlunya strategi baru untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada penerimaan pusat. Anggota Komisi II DPRD […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menghadapi tekanan fiskal di akhir tahun anggaran. Pendapatan daerah yang jauh dari target membuat DPRD Kaltim mengingatkan agar pemerintah benar-benar selektif menjalankan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti langsung kondisi penurunan pendapatan tersebut saat memimpin rapat paripurna pembahasan akhir APBD. […]

Divisi.id – Serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik setelah realisasinya hingga akhir November masih jauh dari harapan. Kinerja belanja yang belum menyentuh 70 persen dan pendapatan daerah yang baru berada pada kisaran 60 persen menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelaksanaan program daerah menjelang penutupan tahun anggaran. Wakil Ketua […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menghadapi penyesuaian besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 setelah adanya pemangkasan anggaran nasional, termasuk pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Tambahan Kebutuhan Daerah (TKD). Penurunan tersebut membuat struktur anggaran daerah berubah signifikan dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja. Sekretaris Komisi […]

Divisi.id – Ketidakpastian proses administrasi kembali terjadi setelah berkas pengajuan nama dari Fraksi PKB tidak dapat diproses lebih lanjut karena nomor Surat Keputusan (SK) dari PTW belum terbit. Situasi ini membuat seluruh mekanisme yang seharusnya berjalan kini tertahan, meski fraksi mengaku sudah menuntaskan seluruh kewajibannya. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menjelaskan bahwa pihaknya telah […]

Divisi.id – Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur memperketat pengawasan terhadap seluruh pekerjaan infrastruktur yang ditangani mitra kerjanya. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada proyek strategis yang tertunda atau menyisakan persoalan administratif pada akhir tahun. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama Dinas […]

Divisi.id – Isu dugaan pencabulan yang melibatkan seorang kader partai politik di Kutai Kartanegara (Kukar) memicu gelombang perhatian publik setelah ramai dibahas di media sosial. Berbagai akun Instagram hingga forum diskusi publik turut menyoroti pemberitaan yang mencuat dalam beberapa hari terakhir. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, memberikan […]

Divisi.id – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur tahun 2026 hingga kini belum diputuskan, memunculkan pertanyaan publik mengenai kepastian nilai upah bagi pekerja dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan bahwa penundaan terjadi karena proses teknis yang belum rampung. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti lambatnya penerbitan keputusan tersebut. Ia menilai UMP […]

Divisi.id – Rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kembali menuai kritik tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kontribusi besar Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang menopang ekonomi nasional. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Samsun, menyatakan bahwa fraksi PDI-Perjuangan mendukung penuh sikap penolakan yang telah disuarakan […]