DPRD Prov Kaltim

Divisi.id – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari 70 persen menjadi pukulan berat bagi Provinsi Kalimantan Timur. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi bersama DPRD, kebijakan ini tetap sulit digeser karena keputusan tersebut bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh daerah kecuali yang berstatus otonomi khusus. Ketua […]

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pembangunan dua rumah sakit baru yang direncanakan pemerintah provinsi, masing-masing berlokasi di Samarinda dan Kutai Barat. Langkah ini dianggap krusial untuk pemerataan pelayanan kesehatan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyatakan bahwa rumah sakit adalah fasilitas dasar yang wajib dipenuhi […]

Divisi.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kalimantan Timur memastikan bahwa regulasi tersebut merupakan mandatori pemerintah pusat. Status mandatori membuat raperda ini harus segera diproses meskipun tidak disertai naskah akademik seperti raperda lainnya. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa Raperda Pajak dan Retribusi merupakan […]

Divisi.id – Pembahasan penyesuaian anggaran tahun 2026 antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemukan titik akhir. Rapat yang berlangsung hari ini terpaksa ditunda dan akan dilanjutkan dalam satu hingga dua hari ke depan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa sejumlah poin pembahasan masih membutuhkan pendalaman dan penjelasan lebih detail […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan menghadapi perlambatan pembangunan menyusul turunnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun pada tahun anggaran mendatang. DPRD menilai pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal Kaltim dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menjelaskan bahwa penurunan TKD dari kisaran Rp20–21 triliun menjadi […]

Divisi.id – Hasil seleksi anggota KPID Kalimantan Timur kini menjadi sorotan setelah munculnya keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merasa tidak terwakili dalam proses pemilihan. DPRD Kalimantan Timur membuka peluang untuk melakukan evaluasi hingga pembatalan apabila ditemukan pelanggaran prosedural. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa proses seleksi yang telah dirilis belum dapat dianggap […]

Divisi.id – Kasus perundungan dan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah lembaga keagamaan di Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim. Tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, terlebih yang berbasis keagamaan, dinilai sangat memprihatinkan dan tidak boleh ditoleransi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus segera ditangani dengan pendekatan […]

Divisi.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan protes keras terhadap proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur. Mereka menilai tidak dilibatkannya PKB dalam memberikan pendapat menunjukkan buruknya koordinasi di internal DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus politisi PKB, Damayanti, menyatakan kekecewaannya karena sejak awal fraksinya tidak memperoleh informasi […]

Divisi.id – Kerusakan jalan poros Kelai–Labanan yang selama ini menjadi keluhan utama warga akhirnya mendapat kepastian perbaikan setelah anggaran sekitar Rp220 miliar resmi dilelang dan ditetapkan pemenang kontraknya. Masyarakat Berau, Kutai Timur, hingga pengguna jalur Samarinda disebut akan segera merasakan dampak positif dari pembangunan ini. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa kondisi […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur tengah menunggu keluarnya rekomendasi kementerian untuk membahas tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam agenda legislasi tahun ini. Seluruh raperda tersebut merupakan usulan baru yang harus diproses dengan ketentuan teknis tertentu sebelum naik ke tahap pembahasan. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa […]