Jembatan Mahakam I Rusak, Tanggung Jawab Finansial Ada Tapi Kejelasan Masih Nihil

Divisi.id – Kerusakan Jembatan Mahakam I yang belum juga tuntas penanganannya menuai kritik tajam dari DPRD Kalimantan Timur, menilai langkah pemerintah dalam menyikapi kejadian tabrakan kapal yang merusak infrastruktur strategis tersebut terlalu lamban dan mengejutkan publik.

Meski pihak pelaku insiden telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab secara finansial, proses perhitungan kerugian yang hingga kini belum selesai juga dianggap sebagai bentuk ketidaktegasan dalam menangani aset vital negara.

“Kami mendapat informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), mereka masih menghitung ulang kerusakan bersama konsultan. Tapi kapan selesainya, belum tahu juga,” katanya.

Kondisi ini mengundang tanda tanya besar soal keseriusan pemerintah dalam menjaga infrastruktur yang menjadi urat nadi pergerakan masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Terlebih lagi, hingga kini belum ada kejelasan angka resmi dari total kerugian, hanya data sementara yang menyebutkan salah satu kerusakan komponen diperkirakan menelan biaya hingga Rp 30 miliar.

“Itu baru sebagian kecil. Untuk keseluruhan kerusakan, belum ada kepastian. Jadi kami masih menunggu informasi resmi,” jelas Sabarudin.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Menurutnya, bisa membuka ruang lingkup di tengah masyarakat yang sudah jenuh dengan hal-hal yang mendalam.

Ketua Komisi II ini juga menyampaikan lambannya tindakan teknis di lapangan. Ia menekankan bahwa infrastruktur publik tidak boleh dibiarkan rusak dalam waktu lama karena dampaknya sangat luas terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah abai terhadap fasilitas umum yang krusial. Jembatan Mahakam bukan sekedar beton, tapi urat nadi transportasi ribuan warga,” tegasnya.

Sabaruddin terus memadukan perkembangan kasus ini dan menegaskan tidak akan tinggal diam jika proses penanganannya terus mandek. Komisi II bahkan membuka opsi untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan guna menyiarkan pihak terkait jika dalam waktu dekat tak ada kemajuan yang berarti.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

“Kita ingin memberi ruang kepada pihak teknis untuk bekerja, tapi jangan sampai ruang itu dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas waktu. Jika progresnya macet, kami akan mengambil langkah tegas,” tutupnya.

Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyelesaian masalah bisa saja terseret pada birokrasi yang panjang dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Padahal, jembatan Mahakam I merupakan jalur strategis bagi aktivitas harian masyarakat serta distribusi logistik di wilayah tengah Kaltim.

Apalagi, kejadian tabrakan kapal tersebut telah menambah daftar panjang persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan secara maksimal di Kaltim, di tengah masifnya wacana perpindahan ibu kota negara ke wilayah ini.

Sabaruddin berharap ada komunikasi yang terbuka dan terjadwal antara pemerintah, pihak eksekutif teknis, dan masyarakat agar tidak menimbulkan asumsi negatif.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

“Transparansi menjadi kunci agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai,” imbuhnya dalam kesempatan berbeda.

Komisi II DPRD Kaltim menegaskan bahwa mereka siap menjadi garda terdepan dalam memastikan perbaikan Jembatan Mahakam I berjalan cepat, akurat, dan bertanggung jawab.

“Ini bukan soal infrastruktur semata, tapi soal kepedulian terhadap hajat hidup orang banyak,” tandas Sabaruddin

Baca Juga:

Andi Faisal Gelar PDD ke-4 Bahas Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah