Syarifatul: Program Pendidikan Gratis Harus Menyentuh Semua Lapisan

Divisi.id – Kebijakan “gratis pol” atau pembebasan biaya pendidikan di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari legislatif. Program yang digulirkan pemerintah provinsi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia, namun pelaksanaannya masih menyisakan catatan, terutama soal pemerataan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa program pendidikan gratis ini jangan sampai hanya menyasar sekolah negeri saja. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah di swasta juga merupakan bagian dari masyarakat Kalimantan Timur yang memiliki hak yang sama dalam akses pendidikan.

“Ya, namanya program gratis pol itu memang berlaku untuk sekolah negeri dan swasta. Walaupun awalnya memang lebih dulu diterapkan di sekolah negeri,” ujar Syarifatul.

Ia menambahkan bahwa anak-anak di sekolah swasta tidak bisa dikesampingkan hanya karena mereka tidak berada di institusi negeri. Faktanya, banyak siswa dari keluarga tidak mampu juga menempuh pendidikan di sekolah swasta karena faktor ketersediaan atau jarak sekolah negeri yang terbatas.

“Tapi anak-anak yang sekolah di swasta juga merupakan anak-anak Kaltim, jadi mereka juga berhak mendapat perlakuan yang sama. Mereka adalah warga masyarakat Kalimantan Timur yang juga harus dibantu.” imbuhnya.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Dari sisi kebijakan, Syarifatul memahami bahwa program ini memang direncanakan berjalan secara bertahap. Prioritas awal ditujukan untuk sekolah negeri karena lebih mudah dikontrol oleh pemerintah daerah, namun ke depan harus bisa menyentuh seluruh lapisan tanpa terkecuali.

“Terkait pertanyaan apakah harus negeri dulu, saya rasa perlu dimulai dengan pendataan terlebih dahulu. Memang kabarnya tahap awal diprioritaskan untuk sekolah negeri, tapi ke depannya pasti akan menyeluruh,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya validasi data siswa dan satuan pendidikan, agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, kemampuan fiskal daerah juga perlu dipertimbangkan agar program berjalan berkelanjutan.

“Hanya saja pelaksanaannya memang bertahap, disesuaikan juga dengan kemampuan fiskal daerah.” tekannya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Syarifatul menyampaikan bahwa apabila program pendidikan gratis ini bisa merata, maka akan berdampak besar pada peningkatan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Kaltim secara keseluruhan. Hal ini sangat penting menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan membuka jutaan lapangan pekerjaan baru.

Pendidikan yang adil dan merata akan menjadi pondasi kuat bagi generasi muda Kaltim agar mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, ia berharap eksekusi kebijakan ini dilakukan dengan cermat, transparan, dan melibatkan banyak pihak, termasuk sekolah swasta.