DPRD Kaltim M25

Divisi.id – Peristiwa longsor yang terjadi di proyek mega terowongan di Samarinda menjadi sorotan publik dan pertanyaan banyak pihak mengenai kelayakan dan pengawasan pelaksanaan proyek tersebut. Namun Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, memilih untuk tidak memberikan komentar teknis terkait kejadian tersebut. Agus menyatakan bahwa dirinya lebih fokus pada gambaran besar pembangunan di […]

Divisi.id – Pascalongsor yang terjadi di sekitar proyek terowongan di Samarinda, DPRD Kalimantan Timur meminta agar pelaksanaan proyek strategis seperti ini diawasi lebih ketat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bernilai besar memerlukan perhatian ekstra agar tidak terjadi kerusakan fatal. Ia menilai bahwa longsor yang terjadi beberapa waktu lalu kemungkinan hanya […]

Divisi.id – Dorongan untuk menyusun regulasi resmi terkait pemanfaatan jalan holing milik perusahaan kembali mencuat di kalangan DPRD Kalimantan Timur. Penggunaan jalan oleh masyarakat umum dinilai harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Yenni Eviliana, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menilai pentingnya pemerintah membuat aturan yang jelas agar pemanfaatan jalan holing tidak […]

Divisi.id – Program gratis UKT di Kalimantan Timur menjadi harapan baru bagi akses pendidikan tinggi. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar program ini tidak membuat pemerintah abai terhadap aspek kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan, tetapi juga mencakup kualitas pengajar dan […]

Divisi.id – Masa 60 hari pasca keluarnya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi periode krusial bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, yang mengingatkan pentingnya segera merespons temuan dengan langkah-langkah korektif yang terukur. Menurut Agus, rekomendasi yang disampaikan BPK tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan APBD. Ketergantungan berlebihan pada sektor tambang menjadi salah satu penyebab utama tekanan keuangan daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa perlambatan pendapatan daerah, terutama akibat kebijakan fiskal […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah untuk serius mengupayakan pendapatan tambahan dari sektor pajak hasil kehutanan (PKH) dan pajak penjualan hasil tambang (PKT). Selama ini, Kalimantan Timur belum mendapatkan pemasukan dari sektor-sektor ini meski memiliki potensi besar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa pihaknya […]

Divisi.id – Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melahirkan sejumlah rekomendasi penting. Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih, namun sejumlah kekurangan dalam tata kelola keuangan tetap menjadi sorotan. DPRD Kalimantan Timur pun menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. […]

Divisi.id – Makmur HAPK, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan di Pulau Sangalaki. Ia menyampaikan keprihatinan atas lemahnya pengawasan terhadap habitat penyu yang menjadi ikon konservasi di wilayah Berau tersebut. Menurutnya, tanggung jawab moral dan fungsional terhadap pulau-pulau seperti Sangalaki tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada pemerintah pusat. […]

Divisi.id – Tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai Silpa sebesar Rp2,5 triliun menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah provinsi. Menurut Hasanuddin, Silpa yang tinggi bisa menjadi indikasi tidak optimalnya pelaksanaan program kerja dan […]