160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

DPRD Kaltim M25

DPRD Kaltim Desak Kewenangan Kelola Perairan Dikembalikan ke Daerah

Divisi.id – Di tengah potensi besar sektor maritim Kalimantan Timur, pengelolaan jalur perairan strategis masih berada di tangan pemerintah pusat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti kondisi ini dan mendorong agar daerah diberikan kewenangan lebih dalam mengelola sumber daya perairan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Firnadi menilai bahwa pengelolaan yang tidak optimal oleh […]

Perizinan di Tangan Pusat, Daerah Kesulitan Atasi Konflik Tanah

Divisi.id – Persoalan pertanahan kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kaltim. Masalah tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun sawit dinilai belum menemukan penyelesaian yang tuntas karena kompleksitas regulasi dan minimnya kewenangan di daerah. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menyebut bahwa isu ini bukan baru sekali […]

Polemik Kampung Sidrap: Sengketa Wilayah yang Berlarut-Larut di Kaltim

Divisi.id – Polemik wilayah Kampung Sidrap antara warga Kutai Timur dan Bontang masih menjadi isu yang berlarut hingga saat ini. Persoalan yang bermula sejak pemekaran wilayah tersebut terus memicu ketegangan karena perbedaan administrasi KTP warga yang tinggal di kawasan tersebut. Menurut Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, permasalahan ini bukanlah hal baru. Ia menegaskan […]

Banjir Samarinda Bukan Karena Gagal Tata Kota, Tapi Hujan Deras

Divisi.id – Tingginya curah hujan yang terjadi di Samarinda beberapa waktu terakhir dinilai menjadi penyebab utama terjadinya banjir, bukan semata-mata karena kesalahan tata kota atau buruknya sistem drainase. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menanggapi kritik terhadap kinerja Wali Kota Samarinda. Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara banjir yang berlangsung lama […]

Komisi IV DPRD Kaltim Desak Evaluasi Total Program Gratispol

Divisi.id – Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur atau yang dikenal sebagai Gratispol mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, mengingatkan bahwa program ini tidak boleh membuat pemerintah melupakan aspek paling mendasar dalam pendidikan: kesejahteraan guru dan kelayakan sarana pembelajaran. Menurut Darlis, perhatian terhadap tenaga pengajar sering kali terpinggirkan ketika program difokuskan […]

Pelestarian Lingkungan: Tanggung Jawab Bersama Masyarakat dan Pemerintah

Divisi.id – Pelestarian lingkungan menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pariwisata dan pertanian di Kalimantan Timur. Makmur HAPK, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menekankan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Makmur, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak positif pada keberhasilan sektor pertanian dan pariwisata. Masyarakat yang peduli […]

Komisi II Soroti Kesiapan OPD dalam Rancang APBD 2026

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur terus mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Salah satu langkah penting yang sedang ditempuh adalah melakukan prognosis atau prakiraan anggaran secara menyeluruh bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menekankan bahwa prognosis anggaran tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. […]

Perkebunan Kelapa dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Baru PAD Kaltim

Divisi.id – Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor migas dan batubara mendorong kekhawatiran atas keberlanjutan pendapatan daerah di masa depan. Namun, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa daerah ini memiliki potensi besar di sektor non-migas yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal. Menurutnya, sektor seperti perkebunan, perikanan, dan peternakan harus segera digarap secara […]

Pendapatan Migas Kaltim Belum Terlihat, DPRD Soroti PI

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai belum memiliki data yang jelas mengenai kontribusi pendapatan dari Participating Interest (PI) 10% dalam proyek-proyek migas. Hal ini menjadi perhatian DPRD Kaltim karena sektor ini dianggap berpotensi besar namun belum memberikan dampak signifikan terhadap kas daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa hingga […]

Evaluasi Ketat Diperlukan Menyusul Penolakan ORMAS GRIB di Beberapa Daerah

Divisi.id – Penolakan terhadap keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) GRIB di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatra, menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Penolakan ini dinilai perlu menjadi cermin dan bahan evaluasi mendalam terkait pengelolaan dan pengawasan ormas-ormas di tanah air. Jahidin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa situasi ini harus menjadi […]

Lihat Postingan Lainnya
930 x 180 AD PLACEMENT