DPRD Kaltim M25

Divisi.id – Kalimantan Timur kembali dihadapkan pada isu serius mengenai kiprah organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan. Salah satunya adalah Organisasi Masyarakat Gerakan Indonesia Bersatu (GRIB) yang kini menuai sorotan tajam dari legislatif. Komisi III DPRD Kaltim secara tegas menyuarakan penolakan terhadap keberadaan GRIB di wilayah tersebut, menyusul berbagai catatan pelanggaran yang dinilai mencederai tatanan hukum […]

Divisi.id – Masalah kekurangan air bersih di Kota Bontang menjadi perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Apansyah, memberikan penilaian mengenai kondisi ketersediaan air di wilayah tersebut dan penanganan yang sedang dilakukan. Menurut Apansyah, kebutuhan air bersih di Bontang sejauh ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya pembangunan Water Treatment […]

Divisi.id – Peristiwa longsor yang terjadi di proyek mega terowongan di Samarinda menjadi sorotan publik dan pertanyaan banyak pihak mengenai kelayakan dan pengawasan pelaksanaan proyek tersebut. Namun Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, memilih untuk tidak memberikan komentar teknis terkait kejadian tersebut. Agus menyatakan bahwa dirinya lebih fokus pada gambaran besar pembangunan di […]

Divisi.id – Pascalongsor yang terjadi di sekitar proyek terowongan di Samarinda, DPRD Kalimantan Timur meminta agar pelaksanaan proyek strategis seperti ini diawasi lebih ketat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bernilai besar memerlukan perhatian ekstra agar tidak terjadi kerusakan fatal. Ia menilai bahwa longsor yang terjadi beberapa waktu lalu kemungkinan hanya […]

Divisi.id – Masa 60 hari pasca keluarnya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi periode krusial bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, yang mengingatkan pentingnya segera merespons temuan dengan langkah-langkah korektif yang terukur. Menurut Agus, rekomendasi yang disampaikan BPK tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan APBD. Ketergantungan berlebihan pada sektor tambang menjadi salah satu penyebab utama tekanan keuangan daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa perlambatan pendapatan daerah, terutama akibat kebijakan fiskal […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah untuk serius mengupayakan pendapatan tambahan dari sektor pajak hasil kehutanan (PKH) dan pajak penjualan hasil tambang (PKT). Selama ini, Kalimantan Timur belum mendapatkan pemasukan dari sektor-sektor ini meski memiliki potensi besar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa pihaknya […]

Divisi.id – Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melahirkan sejumlah rekomendasi penting. Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih, namun sejumlah kekurangan dalam tata kelola keuangan tetap menjadi sorotan. DPRD Kalimantan Timur pun menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. […]

Divisi.id – Di tengah potensi besar sektor maritim Kalimantan Timur, pengelolaan jalur perairan strategis masih berada di tangan pemerintah pusat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti kondisi ini dan mendorong agar daerah diberikan kewenangan lebih dalam mengelola sumber daya perairan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Firnadi menilai bahwa pengelolaan yang tidak optimal oleh […]

Divisi.id – Persoalan pertanahan kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kaltim. Masalah tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun sawit dinilai belum menemukan penyelesaian yang tuntas karena kompleksitas regulasi dan minimnya kewenangan di daerah. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menyebut bahwa isu ini bukan baru sekali […]