DPRD Provinsi Kaltim

Divisi.id – Program gratis UKT di Kalimantan Timur menjadi harapan baru bagi akses pendidikan tinggi. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar program ini tidak membuat pemerintah abai terhadap aspek kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan, tetapi juga mencakup kualitas pengajar dan […]

Divisi.id – Masa 60 hari pasca keluarnya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi periode krusial bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, yang mengingatkan pentingnya segera merespons temuan dengan langkah-langkah korektif yang terukur. Menurut Agus, rekomendasi yang disampaikan BPK tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan APBD. Ketergantungan berlebihan pada sektor tambang menjadi salah satu penyebab utama tekanan keuangan daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa perlambatan pendapatan daerah, terutama akibat kebijakan fiskal […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah untuk serius mengupayakan pendapatan tambahan dari sektor pajak hasil kehutanan (PKH) dan pajak penjualan hasil tambang (PKT). Selama ini, Kalimantan Timur belum mendapatkan pemasukan dari sektor-sektor ini meski memiliki potensi besar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa pihaknya […]

Divisi.id – Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melahirkan sejumlah rekomendasi penting. Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih, namun sejumlah kekurangan dalam tata kelola keuangan tetap menjadi sorotan. DPRD Kalimantan Timur pun menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. […]

Divisi.id – Makmur HAPK, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan di Pulau Sangalaki. Ia menyampaikan keprihatinan atas lemahnya pengawasan terhadap habitat penyu yang menjadi ikon konservasi di wilayah Berau tersebut. Menurutnya, tanggung jawab moral dan fungsional terhadap pulau-pulau seperti Sangalaki tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada pemerintah pusat. […]

Divisi.id – Tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai Silpa sebesar Rp2,5 triliun menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah provinsi. Menurut Hasanuddin, Silpa yang tinggi bisa menjadi indikasi tidak optimalnya pelaksanaan program kerja dan […]

Divisi.id – Di tengah potensi besar sektor maritim Kalimantan Timur, pengelolaan jalur perairan strategis masih berada di tangan pemerintah pusat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti kondisi ini dan mendorong agar daerah diberikan kewenangan lebih dalam mengelola sumber daya perairan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Firnadi menilai bahwa pengelolaan yang tidak optimal oleh […]

Divisi.id – Persoalan pertanahan kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kaltim. Masalah tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun sawit dinilai belum menemukan penyelesaian yang tuntas karena kompleksitas regulasi dan minimnya kewenangan di daerah. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menyebut bahwa isu ini bukan baru sekali […]

Divisi.id – Polemik wilayah Kampung Sidrap antara warga Kutai Timur dan Bontang masih menjadi isu yang berlarut hingga saat ini. Persoalan yang bermula sejak pemekaran wilayah tersebut terus memicu ketegangan karena perbedaan administrasi KTP warga yang tinggal di kawasan tersebut. Menurut Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, permasalahan ini bukanlah hal baru. Ia menegaskan […]