DPRD Provinsi Kaltim

Divisi.id – Pulau Kakaban di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana penataan ulang pengelolaan kawasan tersebut. Pulau yang terkenal dengan danau ubur-ubur langkanya itu dinilai perlu perlindungan khusus demi menjaga keseimbangan ekosistem yang selama ini menjadi daya tarik wisata dunia. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menyambut positif upaya pelestarian Pulau Kakaban […]

Divisi.id – Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi agar pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Apansyah, pemerintah daerah yang mampu membiayai pembangunan melalui APBD […]

Divisi.id – Kasus penabrakan jembatan Mahakam telah terjadi sebanyak 23 kali dan menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan masyarakat. DPRD Kaltim menuntut agar ada tindakan tegas terhadap badan hukum yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perbaikan. Jahidin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyoroti fakta bahwa meskipun sudah sering terjadi penabrakan, banyak perusahaan yang tidak bertanggung jawab […]

Divisi.id – Pendapatan daerah Kalimantan Timur mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini disoroti oleh DPRD Kaltim, yang mengaitkan kondisi ini dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan serapan anggaran. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, […]

Divisi.id – Cuaca ekstrem yang melanda Samarinda dalam beberapa hari terakhir memicu terjadinya banjir di sejumlah titik. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan bahwa fenomena ini menambah beban dalam penanganan banjir meskipun pemerintah kota telah bekerja keras. Menurut Subandi, curah hujan yang tinggi dan intensitas hujan yang terus-menerus menjadi penyebab utama terjadinya banjir. […]

Divisi.id – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah masalah anggaran. Makmur HAPK, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa kendala ini sering kali menghambat percepatan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Makmur, meskipun ada rencana pembangunan yang baik, realisasi sering kali terhambat oleh keterbatasan dana. Hal ini berdampak pada […]

Divisi.id – Kabar bahwa lebih dari 12.000 warga Kabupaten Berau masih berada di bawah garis kemiskinan memantik perhatian anggota legislatif. Kondisi ini dinilai perlu direspons cepat dengan kebijakan berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar bantuan jangka pendek. Syarifatul Syadiah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah solusi utama untuk mengentaskan […]

Divisi.id – Ketidakpastian fiskal menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelang tahun anggaran 2026. Penurunan proyeksi dana transfer dari pusat, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, sempat memicu kekhawatiran akan terganggunya pembangunan daerah. Namun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menanggapi hal ini dengan sikap optimis. Ia menilai fluktuasi fiskal bukan hal […]

Divisi.id – Di tengah tantangan pembangunan yang masih dihadapi oleh daerah-daerah di Kalimantan Timur, Apansyah, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, berperan aktif sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah. Ia terus membangun komunikasi dan mengupayakan pendanaan agar proyek-proyek strategis dapat segera direalisasikan, khususnya di tiga kabupaten/kota yang menjadi daerah pemilihannya. Menurut Apansyah, kolaborasi dan […]

Divisi.id – Komisi III DPRD Kaltim mengusulkan adanya legalitas yang kuat terkait komitmen ganti rugi untuk kerusakan jembatan Mahakam. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi pengingkaran janji oleh pihak yang bertanggung jawab. Jahidin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa pertanggungjawaban ganti rugi harus bersifat cross akte sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah. “Saya […]