DPRD Provinsi Kaltim

Divisi.id – Dorongan agar tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) segera memperoleh kepastian status kembali ditegaskan DPRD Kalimantan Timur. Seiring semakin dekatnya masa penghapusan honorer secara nasional, kebutuhan daerah untuk mempercepat penataan pegawai dinilai semakin mendesak. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi perlu menyiapkan mekanisme lebih jelas dan terukur terkait proses […]

Divisi.id – Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur sebagai sektor yang memiliki daya tahan kuat dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah berbagai perkembangan industri besar, UMKM dinilai masih membutuhkan dukungan lebih agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni […]

Divisi.id – Penyusunan RAPBD 2026 kembali menempatkan pemerataan pembangunan sebagai agenda strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Perbedaan fasilitas publik, infrastruktur dasar, dan kemampuan layanan antarwilayah membuat DPRD Kaltim menilai kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan merupakan kebijakan kunci yang tidak boleh […]

Divisi.id – Program GratisPol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya perluasan akses pendidikan dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini memunculkan perhatian DPRD Kaltim yang meminta pemerintah lebih fokus pada aspek kualitas dibandingkan sekadar penghapusan biaya. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa […]

Divisi.id – Penyelesaian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Di tengah tenggat waktu yang semakin dekat, keterlambatan pengiriman berkas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai berpotensi menghambat proses verifikasi dan penetapan anggaran tahun berikutnya. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya ketepatan waktu pemerintah daerah dalam mengirimkan dokumen […]

Divisi.id – Anggota DPRD Kaltim mulai menyoroti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor aset serta jalur transportasi Sungai Mahakam. Padahal, alur sungai terbesar di Kaltim itu setiap hari dilintasi ratusan tongkang dengan nilai komoditas mencapai triliunan rupiah. Minimnya pendapatan dari sektor tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab PAD Kaltim belum bergerak maksimal. Wakil […]

Divisi.id – Perubahan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi pembahasan hangat setelah muncul aturan baru di tingkat nasional. Kebijakan tersebut berpotensi mengubah masa kerja sebagian ASN di daerah, termasuk di Kalimantan Timur, sehingga memunculkan pertanyaan soal keadilan administrasi bagi pegawai yang telah berada di ambang masa purna tugas. Sekretaris Komisi I DPRD […]

Divisi.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur dinilai masih jauh dari potensi maksimal meski Kaltim memiliki sumber daya ekonomi yang besar, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, industri jasa, hingga pariwisata. Kondisi ini membuat DPRD menilai perlunya strategi baru untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada penerimaan pusat. Anggota Komisi II DPRD […]