Advertorial

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 berada di kisaran Rp15 triliun. Proyeksi ini muncul di tengah pembahasan program prioritas daerah, termasuk sektor pendidikan yang membutuhkan alokasi cukup besar. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa perkiraan nilai APBD 2026 menjadi dasar penting dalam menentukan kapasitas fiskal […]

Divisi.id – Program bantuan keuangan pendidikan dan UKT gratis di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai masalah teknis, mulai dari ketidaksinkronan data hingga persoalan regulasi. DPRD Kaltim menilai pemerintah daerah harus segera membenahi aturan agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial di kemudian hari. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa […]

Divisi.id – Rencana pemerintah provinsi untuk mengurangi kegiatan di hotel akibat pemangkasan anggaran menimbulkan perdebatan di kalangan publik. DPRD Kaltim menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan seluruh acara di hotel, melainkan mendorong efisiensi tanpa mengganggu pelayanan bagi tamu dari luar daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa pemerintah memang mengupayakan efisiensi anggaran. […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didorong untuk mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan memperkuat sistem pengelolaan anggaran setelah adanya penyesuaian fiskal dari pemerintah pusat. DPRD menilai bahwa penguatan PAD menjadi kunci stabilitas pembangunan di tengah berkurangnya ruang fiskal daerah. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa salah satu langkah penting […]

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal yang baru tidak akan menghapus peraturan lama, melainkan menjadi dasar hukum untuk penyertaan modal di masa mendatang. Penjelasan ini diberikan untuk memperjelas kerancuan publik mengenai perbedaan antara penyertaan modal sebelumnya dan yang sedang disusun. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, […]

Divisi.id – Program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Gaspol dan Gratispol dipastikan terkena dampak dari penyesuaian anggaran tahun 2026. Pemangkasan anggaran yang terjadi membuat beberapa kegiatan di dalam program tersebut harus dikurangi. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut bahwa penurunan anggaran berdampak langsung pada sejumlah program prioritas pemerintah. Beberapa kegiatan di dalam program Gaspol […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menempuh berbagai langkah diplomasi untuk menolak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah ini mendapat dukungan dari DPRD Kaltim yang menilai bahwa upaya formal pemerintah dan gerakan spontan masyarakat adalah kombinasi penting dalam mempertahankan alokasi fiskal daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menjelaskan bahwa […]

Divisi.id – Program pendidikan di Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan setelah muncul pertanyaan publik terkait hilangnya salah satu agenda yang berkaitan dengan GERTI Sekolah. DPRD Kaltim memastikan bahwa program tersebut masih terkait dengan dokumen kebijakan yang tengah disusun, yaitu TKD 2026 serta rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa hubungan […]

Divisi.id – Sejumlah persoalan layanan kampus kembali mencuat setelah adanya laporan bahwa beberapa staf perguruan tinggi diduga mempersulit mahasiswa dalam pengurusan administrasi. DPRD Kalimantan Timur menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan, terlebih ketika kebutuhan mahasiswa semakin mendesak menjelang proses pencairan bantuan pendidikan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa masalah seperti ini harus […]

Divisi.id – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari 70 persen menjadi pukulan berat bagi Provinsi Kalimantan Timur. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi bersama DPRD, kebijakan ini tetap sulit digeser karena keputusan tersebut bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh daerah kecuali yang berstatus otonomi khusus. Ketua […]