DPRD Prov Kaltim

Divisi.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kalimantan Timur memastikan bahwa regulasi tersebut merupakan mandatori pemerintah pusat. Status mandatori membuat raperda ini harus segera diproses meskipun tidak disertai naskah akademik seperti raperda lainnya. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa Raperda Pajak dan Retribusi merupakan […]

Divisi.id – Pembahasan penyesuaian anggaran tahun 2026 antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemukan titik akhir. Rapat yang berlangsung hari ini terpaksa ditunda dan akan dilanjutkan dalam satu hingga dua hari ke depan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa sejumlah poin pembahasan masih membutuhkan pendalaman dan penjelasan lebih detail […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan menghadapi perlambatan pembangunan menyusul turunnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun pada tahun anggaran mendatang. DPRD menilai pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal Kaltim dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menjelaskan bahwa penurunan TKD dari kisaran Rp20–21 triliun menjadi […]

Divisi.id – Hasil seleksi anggota KPID Kalimantan Timur kini menjadi sorotan setelah munculnya keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merasa tidak terwakili dalam proses pemilihan. DPRD Kalimantan Timur membuka peluang untuk melakukan evaluasi hingga pembatalan apabila ditemukan pelanggaran prosedural. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa proses seleksi yang telah dirilis belum dapat dianggap […]

Divisi.id – Kasus perundungan dan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah lembaga keagamaan di Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim. Tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, terlebih yang berbasis keagamaan, dinilai sangat memprihatinkan dan tidak boleh ditoleransi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus segera ditangani dengan pendekatan […]

Divisi.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan protes keras terhadap proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur. Mereka menilai tidak dilibatkannya PKB dalam memberikan pendapat menunjukkan buruknya koordinasi di internal DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus politisi PKB, Damayanti, menyatakan kekecewaannya karena sejak awal fraksinya tidak memperoleh informasi […]

Divisi.id – Kerusakan jalan poros Kelai–Labanan yang selama ini menjadi keluhan utama warga akhirnya mendapat kepastian perbaikan setelah anggaran sekitar Rp220 miliar resmi dilelang dan ditetapkan pemenang kontraknya. Masyarakat Berau, Kutai Timur, hingga pengguna jalur Samarinda disebut akan segera merasakan dampak positif dari pembangunan ini. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa kondisi […]

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur tengah menunggu keluarnya rekomendasi kementerian untuk membahas tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam agenda legislasi tahun ini. Seluruh raperda tersebut merupakan usulan baru yang harus diproses dengan ketentuan teknis tertentu sebelum naik ke tahap pembahasan. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian anggaran tahun 2026 dengan memangkas alokasi hingga Rp6,13 Triliun. DPRD Kaltim menyebut pemangkasan itu akan mengubah komposisi APBD secara signifikan dan mempengaruhi sejumlah program kerja pemerintah daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menerangkan bahwa pembahasan efisiensi anggaran dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. […]

Divisi.id – Gelombang aspirasi masyarakat yang menolak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) mendapat dukungan penuh dari DPRD Kalimantan Timur. Langkah masyarakat dianggap sebagai gerakan positif untuk mempertahankan kemampuan fiskal daerah agar pembangunan tidak terhambat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menyampaikan bahwa penolakan masyarakat menunjukkan adanya perhatian serius terhadap dampak pengurangan TKD. Ia menilai […]