DPRD Prov Kaltim

Divisi.id – Situasi serapan anggaran Pemprov Kaltim kembali menjadi perhatian publik menjelang tutup tahun anggaran. Di tengah kebutuhan pembangunan yang mendesak, sejumlah catatan menunjukkan serapan belum mencapai target optimal dan dikhawatirkan berdampak pada efektivitas program. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan bahwa lambannya penyerapan ini harus segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran […]

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kebijakan rasionalisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) imbas pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) hingga Rp6 juta. Kondisi ini menimbulkan dampak ke berbagai sektor, termasuk program-program pembangunan yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut menyebabkan banyak penyesuaian di […]

Divisi.id – Penyusunan APBD 2026 di Kalimantan Timur memasuki tahap krusial setelah terjadinya penurunan signifikan dari kesepakatan awal. DPRD Kaltim menegaskan agar setiap langkah efisiensi dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi daerah, terutama sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti perubahan nilai anggaran […]

Divisi.id – Ketersediaan layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Di tengah pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan khusus, Kaltim dinilai belum memiliki fasilitas memadai yang mampu memberikan pelayanan komprehensif untuk kelompok rentan tersebut. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan bahwa pembangunan rumah […]

Divisi.id – Dorongan agar tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) segera memperoleh kepastian status kembali ditegaskan DPRD Kalimantan Timur. Seiring semakin dekatnya masa penghapusan honorer secara nasional, kebutuhan daerah untuk mempercepat penataan pegawai dinilai semakin mendesak. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi perlu menyiapkan mekanisme lebih jelas dan terukur terkait proses […]

Divisi.id – Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur sebagai sektor yang memiliki daya tahan kuat dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah berbagai perkembangan industri besar, UMKM dinilai masih membutuhkan dukungan lebih agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni […]

Divisi.id – Penyusunan RAPBD 2026 kembali menempatkan pemerataan pembangunan sebagai agenda strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Perbedaan fasilitas publik, infrastruktur dasar, dan kemampuan layanan antarwilayah membuat DPRD Kaltim menilai kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan merupakan kebijakan kunci yang tidak boleh […]

Divisi.id – Program GratisPol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya perluasan akses pendidikan dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini memunculkan perhatian DPRD Kaltim yang meminta pemerintah lebih fokus pada aspek kualitas dibandingkan sekadar penghapusan biaya. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa […]

Divisi.id – Penyelesaian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Di tengah tenggat waktu yang semakin dekat, keterlambatan pengiriman berkas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai berpotensi menghambat proses verifikasi dan penetapan anggaran tahun berikutnya. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya ketepatan waktu pemerintah daerah dalam mengirimkan dokumen […]

Divisi.id – Anggota DPRD Kaltim mulai menyoroti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor aset serta jalur transportasi Sungai Mahakam. Padahal, alur sungai terbesar di Kaltim itu setiap hari dilintasi ratusan tongkang dengan nilai komoditas mencapai triliunan rupiah. Minimnya pendapatan dari sektor tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab PAD Kaltim belum bergerak maksimal. Wakil […]